DPRD Sebut RUPSLB Bank NTT Tidak Rasional 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  -  DPRD NTT menyebut pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank NTT tidak rasional.

Dewan juga berkata, dalam dua kali kepemimpinan Penjabat Gubernur, selalu digelar RUPSLB. 

"RUPS tidak rasional. Karena suka-suka. Ada aturan tiap lima tahun, kecuali dalam keadaan darurat. Kemudian, diakhir tahun kan orang sibuk evaluasi perbankan," kata anggota DPRD NTT Pata Vinsensius, Jumat 15 November 2024.

Politisi PDI Perjuangan NTT itu mengatakan, kepemimpinan Penjabat Gubernur di NTT seolah hanya melakukan RUPS. Padahal ada berbagai persoalan yang dibutuhkan perhatian yang lebih cepat dan penting. 

Dia justru mempertanyakan gelaran RUPSLB yang, bagi dia dipaksakan dalam situasi ini. Vinsensius menegaskan, DPRD NTT sepakat agar RUPSLB ditunda hingga Pilkada usai. 

"Menurut saya RUPSLB ditunda. Bila perlu buat pansus DPRD," tegas dia. 

Baca juga: Jadwal Kapal Ferry ASDP Kupang NTT Sabtu 16 November 2024 KMP Lakaan Kupang-Kalabahi PP

Vinsensius menyebut, harusnya Bank kebanggaan masyarakat NTT itu diperlakukan dengan sebaik mungkin. Dia khawatir dengan langkah seperti ini yang justru bisa menimbulkan polemik di kemudian hari. 

"Ini uang rakyat. Bank rakyat. Salah Gubernur punya hak, salah itu pernyataan itu. RUPS harus batal karena tidak memenuhi mekanisme biasanya. Ini seolah memberi keuntungan. RUPS, ganti juga pejabat (direksi) kan begitu," ujarnya. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Yohanes Rumat mengatakan, semua unsur di Komisi III DPRD NTT sepakat untuk mendorong pembentukan pansus. 

Politisi PKB itu mengungkit sikap direksi Bank NTT pada periode sebelumnya yang tidak 'akir' dengan DPRD NTT. Padahal, Komisi III merupakan mitra kerja bersama Bank NTT. Akumulasi itu, kata dia, kemudian berlanjut hingga persoalan kali ini. 

"Tentu tidak ada cara lain, untuk menyelesaikan ini Bank NTT untuk harus ada pansus," tegas dia. 

Pansus itu, sebut dia, ingin membuka kembali berbagai kredit macet yang diduga raib. Dia menyebut, manajemen Bank NTT pasti tahu mengenai hal itu. 

Jika temuan Pansus ada unsur kesengajaan terhadap dugaan kredit macet itu, pansus akan menyerahkan laporan itu ke aparat penegak hukum agar didalami. Dia bilang, kewenangan dalam kewenangan rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah dan DPRD. 

"Bila perlu nanti, pejabat-pejabat yang pernah singgah di NTT, di periksa juga. Pansus menyelesaikan persoalan ini," ujar dia. 

Urus Bencana 

Yohanes menyarankan agar RUPS LB ditunda dan mendahulukan pengurusan terhadap para korban bencana erupsi Ile Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim). 

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan, mestinya semua pihak yang berkepentingan dengan Bank NTT agar ikut memahami kondisi kebencanaan yang sedang terjadi di pulau Flores. 

"Agar memahami kondisi yang saat ini terjadi di Flores. Tentu seluruh kepala daerah (pemegang saham) sedang berpikir nasib rakyat disana. Tinggalkan itu kita sama-sama urus bencana dulu," katanya. 

Yohanes mengatakan, para kepala daerah terutama yang wilayahnya terdampak akibat erupsi, mesti melakukan langkah-langkah mitigasi di daerah dibanding mengurus RUPS LB Bank NTT. 

Ia mempertanyakan nurani dan empati dari para pemegang saham yang jika tetap melaksanakan RUPS LB ditengah suasana bencana melanda sebagian besar wilayah NTT. 

"Seluruh kepala daerah jangan terpancing. Jangan dianggap karena punya saham jadi lupa rakyat. Itu uang rakyat," tegasnya. 

Anggota DPRD NTT lainnya, Bonifasius Burhanus menambahkan, hampir seluruh kepala daerah di NTT merupakan Penjabat. Sehingga, mestinya RUPS LB Bank NTT bisa menunggu proses Pilkada usai. 

Bonifasius Burhanus mengatakan, DPRD akan melakukan konsultasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI untuk menyikapi persoalan ini. 

"Kita ini lagi bahas penyertaan modal. Kita gantung saja dulu pernyataan modalnya. Sambil menunggu kepastian," kata dia. 

Bonifasius mengatakan, saat ini Pemprov NTT sedang mengajukan Banmus untuk menindaklanjuti pembahasan ranperda yang salah satunya adalah penyertaan modal ke Bank NTT. 

Dia menyinggung kembali sikap Bank NTT beberapa waktu terakhir tidak dilakukan penyertaan modal. Pangkal dari itu karena Gubernur NTT sebelumnya melarang direksi Bank NTT bertemu DPRD. 

Bonifasius menyebut, jika perjalanan sebelumnya itu berlangsung lancar, wajah Bank NTT saat ini justru jauh lebih baik. Sehingga, target pemenuhan modal itu bisa tercapai sesuai harapan. 

"Besok di Bapemperda kami diskusikan lagi itu. Kita berpikir menyelematkan Bank NTT tapi orang lain tidak. RUPS itu tidak sesuatu yang mendesak sebenarnya," ujar dia. 

Dalam situasi seperti Pilkada ini, pandangan orang akan berbeda. Sebab, RUPS LB dilakukan terburu-buru. Padahal, agenda itu bisa dilakukan selepas Pilkada. 

"Bermuatan kepentingan politik. Itu pasti. Kalau misalnya ditunda pasca Pilkada, kenapa mereka keberatan. Ketika mereka keberatan maka ada sesuatu di sana," ujarnya. 

Dalam surat undangan yang diperoleh, Kamis siang, Bank NTT rencananya menggelar RUPS LB pada Sabtu 16 November 2024. Undangan yang dikeluarkan pada 13/11/2024 itu diteken Komisaris Independen Bank NTT Frans Gana. 

Terdapat lima agenda RUPSLB Bank NTT yang akan dibahas bersama 22 kepala daerah di NTT. Nantinya, RUPSLB dilakukan secara daring sejak pukul 09.00 -11. 00 WITA. Sementara untuk kepala daerah di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang akan mengikuti secara tatap muka di ruang rapat kantor Gubernur NTT. 

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTT Japarmen Manalu menjelaskan, RUPSLB itu digelar atas kesepakatan bersama para pemegang saham. RUPSLB itu membicarakan mengenai KUB. 

"Perjanjian KUB yang sudah diputuskan 8 Mei ke Bank DKI ternyata tidak jadi karena satu dan lain hal," kata dia. 

Akibat dari batalnya perjanjian KUB dengan Bank DKI, Bank NTT lalu membangun komunikasi dengan Bank Jatim. Saat ini sedang dilakukan penjajakan. Tahapan itu membutuhkan RUPSLB. 

"Ini dalam rangkaian waktu yang semakin mepet untuk KUB," ujarnya. 

Selain itu, hasil RUPSLB 8 Mei 2024, memutuskan adanya Plt Direktur Utama. Berdasarkan PJOK masa jabatan Plt Direktur Utama yakni selama enam bulan. Pergantian atau perpanjangan masa jabatannya, harus diputuskan dalam RUPSLB. 

Dia menegaskan, RUPSLB harus digelar. Sebab, manajemen Bank Jatim menginginkan adanya jajaran direksi definitif di Bank NTT. Japarmen mengaku, RUPSLB tidak ada agenda lain lagi. 

"Kalau tidak ada RUPSLB, nggak ada Dirut yang definitif, itu orang Bank Jatim nggak bakalan mau. Wajib hukumnya ada RUPSLB, kalau agenda lainnya itu nggak ada," katanya. 

Japarmen merespons, dengan permintaan DPRD soal kondisi NTT yang sementara Pilkada dan bencana alam. Dia bilang, itu merupakan agenda lain. RUPSLB itu digelar secara profesional. 

Japarmen bilang, penjelasan ini sudah dia sampaikan ke hadapan anggota Komisi III DPRD NTT. Dia menegaskan, syarat untuk perjanjian KUB dengan Bank Jatim harus dilalui lewat RUPSLB. 

"Itu pilihan. Mau gak lanjut KUB dengan alasan Pilkada dan bencana. Kita menyelematkan Bank. Jadi jangan dicampur aduk. Itu kan agenda tersendiri politik. Kita profesional. Bank NTT harus selamat dalam arti bisa melakukan perjanjian KUB dengan Bank Jatim. Soal ada agenda tambahan itu boleh-boleh saja, yang urgensi dan pertimbangannya," ujar dia. 

Kebutuhan 

Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Andriko Noto Susanto RUPSLB yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini merupakan tindak lanjut dari rencana pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim dalam upaya pemenuhan Modal Inti Minimum (MIM) Bank NTT sebesar Rp.3 Triliun. 

"RUPS Bank NTT itu adalah kebutuhan bukan keinginan, karena kita akan berpindah KUB dari Bank DKI ke Bank Jatim, itu kebutuhan, harus diputuskan lewat RUPS Luar Biasa," kata Penjabat Gubernur Andriko, dalam konferensi pers, Rabu, 13 November 2024. 

Selain itu, lanjut Andriko  RUPS Luar Biasa juga perlu dilakukan untuk penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) yang merupakan bukti Bank NTT sudah ber-KUB, 

RUPS Luar Biasa juga perlu dilakukan juga harus dilakukan untuk pembahasan terkait kepemimpinan Plt Direktur Utama yang telah selasai masa jabatannya pada 7 November 2024. 

Terkait tiga alasan pentingnya dilakukan RUPS Luar Biasa tersebut, Andriko meminta seluruh pihak tidak menghubungkan dengan gelaran politik yang tengah berjalan saat ini.

"RUPS dan pilkada tidak ada hubungan, ini (RUPS) untuk kepentingan Bank NTT sebagai BUMD dan bank kebanggaan masyarakat NTT," tegas Andriko. 
  
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Yohanis Landu Praing juga menegaskan, pentingnya dilakukan RUPS Luar Biasa Bank NTT untuk mengisi kekosongan jabatan Direktur Utama Bank NTT defenitif yang telah mencapai tahapan assesment yang telah dilakukan tim assesor. 

Selain itu, RUPS juga akan membahas sejumlah hal lain, termasuk KUB Bank NTT dan Bank Jatim untuk pemenuhan MIM Bank NTT yang memiliki tenggat waktu 31 Desember 2024. 

"Perlu kami tegaskan, seperti yang sudah disampaikan Penjabat Gubernur memang hal-hal ini yang harus diputuskan melalui RUPS dan itu harus dilakukan mengingat waktu kita hanya dua bulan," jelasnya. 

Yohanis Landu Praing juga menepis pemberitaan sejumlah media yang menyebut adanya indikasi "perampokan" Bank NTT untuk kepentingan Pilkada NTT melalui RUPS Luar Biasa. 

"Tidak ada indikasi 'perampokan' Bank NTT dan segala macam melalui RUPS Luar Biasa, tidak seperti itu," tegasnya. 

Dirinya meminta agar Bank NTT tidak dibawa-bawa dalam politik khususnya di gelaran Pilkada NTT 2024 ini karena bisa berpengaruh pada risiko reputasi dan risiko hukum kepada Bank NTT. 

"Rencana ini (RUPS Bank NTT) jangan dibawa kemana-mana. 27 November ini gelaran akbar pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, tolong Bank NTT jangan dibawa-bawa kasian," ujarnya. 

Dia menyebut, terdapat empat hal utama yang akan dibahas dalam RUPSLB tersebut, yaitu Kelompok Usaha Bank (KUB), penandatangan Share Holder Agreement (SHA) dan rotasi kepengurusan Bank NTT.

"Untuk RUPS tanggal 16 nanti berkaitan dengan KUB, karena untuk memperlancar keja sama dengan Bank Jatim harus diputuskan dan pendelegasian yang harus dilakukan yang mana untuk penandatanganan terkait dengan Share Holder Agreement oleh Pj Gubernur yang diberikan kewenangan di dalam RUPS," ujarnya.

Dalam topik kedua, kata dia, akan dibahas terkait dengan pemberian kewenangan kepada Plt Dirut untuk penandatanganan CSSR atau turunan dari SHA, dan diberikan kewenangan untuk negosiasi valuasi saham antra Bank Jatim dan Bank NTT.

Kemudian, lanjutnya, terkait dengan periodesasi kepengurusan juga akan dibahas dalam RUPS. Agenda Selanjutnya, terkait dengan rotasi kepengurusan. Landu Praing menyebut pergantian atau rotasi pengurus bank NTT merupakan hal yang biasa.

“Kami sampaikan bahwa rotasi dan pemberhentian itu adalah hal yang lumrah dan dalam perjalanan sebuah perusahaan. Karena itu semua diputuskan di dalam RUPS Luar Biasa,” katanya.

Dia menegaskan, pelaksanaan RUPS ada mekanismenya. RUPS tanggal 16 November akan diundang secara hybrid seluruh pemegang saham. Sedangkan, Wali Kota Kupang dan Bupati Kupang akan hadir secara langsung. 

Menurut dia, KUB tersebut terkait kolaborasi dan sinergi bersama antar Bank. Ia menilai, tata kelola Bank Jatim cukup baik dari aspek kesehatan Bank. Dengan demikian Bank NTT bisa diperbaiki bersama.

"Bank NTT tidak akan turun jadi BPR. Karena saat ini kita sudah jalan sangat smooth dengan bank Jatim dan kami terus berkoordinasi dengan bank Jatim serta teman-teman yang ditunjuk dalam tim KUB, setiap hari kami koordinasi terkait data," ungkapnya.

Landu Praing mengungkapkan, KUB dengan Bank DKI yang batal dilanjutkan. Sebab, terdapat beberapa item yang tidak bisa dipenuhi. 

"Mereka (Bank DKI) minta saham sebesar 51 persen. Ini bukan kolaborasi lagi tapi akuisisi dan kami pertimbangkan dengan keadaan kita di NTT," kata dia. 

Dia menambahkan, memang saat ini ada kekurangan pengurus di Bank NTT seperti Direktur Utama, Direktur Kredit, Komisaris Independen dan Komisaris Utama. Namun dalam perjalanannya Komisaris sudah memperoleh ketentuan dari OJK terkait hasil proper test.

Target Laba

Bank NTT sendiri menyampaikan target laba hingga akhir tahun 2024 yakni Rp 231 miliar. Saat ini Bank NTT sudah membukukan laba sebesar Rp 210 miliar. Landu Praing optimis sisa target laba bisa dipenuhi. 

"Sampai bulan Desember kita akan mengejar untuk memenuhi target pada akhir tahun," katanya. 

Dia menyebut, kinerja Bank NTT tahun 2024 meningkat di banding tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari Dana Pihak Ketiga atau DPK, kredit dan aset yang terus mengalami peningkatan. Setidaknya, Bank NTT mengalami peningkatan 53 persen laba pada 2024.

"Ini yang kami sampaikan ke teman-teman, agar menjadi informasi yang berimbang, agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan Bank NTT,” katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS