Vivo Ballo Kembali Pimpin BPD Gapensi NTT

POS-KUPANG.COM – Ir. Vivo Henu Ballo yang akrab dipanggil Vivo Ballo kembali terpilih memimpin Badan Pengurus Daerah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur ( BPD Gapensi NTT) masa bakti 2024-2029.

Vivo Ballo kembali memimpin BPD Gapensi NTT setelah terpilih secara aklamasi dalam ajang Musyawarah Daerah (Musda) X yang berlangsung di Hotel Harper Kupang, Rabu (6/11/2024).

Musda X BPD Gapensi NTT yang dihadiri Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman N Karumpa, berjalan lancar.

Hampir semua BPC Gapensi se-NTT hadir dalam Musda tersebut, kecuali BPC Flotim, Ngada dan Nagekeo.

“BPC Gapensi dari Flotim tidak hadir karena bertepatan bencana letusan Gunung Lewotobi Laki-laki. Sedangkan BPC Gapensi Ngada dan Nagekeo tidak hadir karena tidak mendapat tiket pesawat,” kata Ketua Umum BPD Gapensi NTT terpilih, Vivo Ballo, kepada Pos-Kupang.com di kantornya, Senin (11/11/2024).

Bagi Ir. Vivo Henu Ballo atau Vivo Ballo, ini adalah periode keduanya memimpin BPD Gapensi NTT.

Periode pertama kepemimpinan Vivo Ballo sebagai Ketua Umum BPD Gapensi NTT masa bakti 2019-2024.

Di ajang Musda BPD Gapensi NTT ini, demikian Vivo Ballo, Ketua Umum BPP Gapensi, Andi Rukman N Karumpa, kembali menyinggung soal penurunan jumlah kontraktor yang sangat signifikan selama lima tahun terakhir.

Baca juga: Musda X, Ketua Gapensi NTT Sebut Tantangan Pelaksana Konstruksi

Sebagaimana dijelaskan Vivo Ballo sebelumnya, penurunan jumlah kontraktor itu mulai terjadi sejak memasuki Covid-19 tahun 2020 dan berlanjut setelah keluarnya peraturan baru setelah Covid-19.

Secara nasional, jelas Vivo Ballo, jumlah pelaku jasa konstruksi kontraktor sebelumnya sebanyak 144.000 perusahaan. Namun saat ini hanya tersisa 80.000 perusahaan.

Demikian juga di Provinsi NTT, jumlah pelaku jasa konstruksi kontraktor menurun drastis. Sebelum Covid-19 jumlahnya 5.000 perusahaan tapi saat ini hanya tersisa 1.000 perusahaan.

Penurunan jumlah pelaku jasa konstruksi kontraktor itu, jelas Vivo Ballo, disebabkan beberapa hal.

Pertama, sangat terbatas atau sangat kurangnya paket pekerjaan yang tersedia terutama untuk kontraktor kualifikasi kecil (yang jumlahnya 90 persen dari total keseluruhan).

Berkurangnya paket pekerjaan untuk kontraktor kualifikasi kecil disebabkan adanya kebijakan penggabungan paket pekerjaan kecil menjadi paket menengah dan besar.

 Hal inilah yang membuat peluang kontraktor kualifikasi kecil untuk mendapatkan paket pekerjaan sangat sulit.

Baca juga: BPD Gapensi NTT Gelar Musda, Vivo Ballo Siap Maju Lagi