Soal Buntut Pungli, Anggota DPRD NTT Minta Syahbandar Dievaluasi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG  - Anggota DPRD NTT Junaidin Mahasan meminta pihak terkait agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Syahbandar yang ada di NTT. 

Hal itu disampaikan Junaidin, buntut dari maraknya persoalan pungutan liar atau pungli yang dikeluhkan. Dia bilang perlu ada penilaian lebih mendalam. 

"Jika terbukti ada pungutan seperti itu saya kira pihak Syahbandar perlu dievaluasi," kata Sekretaris PSI NTT ini, Senin 11 November 2024.

Junaidin Mahasan juga mendorong aparat penegak hukum atau APH untuk segera melakukan tindakan atas keluhan tersebut. Baginya pungli itu jelas merugikan masyarakat maupun pihak yang beraktivitas di lingkungan pelabuhan. 

Dia bahkan mendorong, jika ada keterlibatan oknum pegawai pelabuhan maupun pihak lain yang selama ini membantu menjaga operasional pengelolaan pelabuhan. 

Baca juga: Anggota DPRD NTT Minta Syahbandar Dievaluasi Buntut Pungli 

"Jika ada oknum-oknum yang melakukan itu jika terbukti di pecat saja," tegasnya merespons keluhan yang disampaikan  Indonesian National Shipowners Association atau INSA NTT itu. 

Terpisah, anggota DPRD NTT lainnya meminta  INSA NTT untuk melaporkan keluhan mengenai pungutan liar atau pungli di pelabuhan kepada aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya. 

Anggota Komisi IV DPRD NTT Ana Kolin menyebut, Komisi IV merupakan mitra kerja dari otoritas terkait di pelabuhan. Sehingga, persoalan semacam ini bisa ditindaklanjuti di ranah legislatif lewat kunjungan ke lapangan maupun rapat dengar pendapat (RDP). 

"Kalau memang ada info itu, maka seharusnya dan sebaiknya dilaporkan ke saluran yang dirasa teradvokasi dengan baik. Misalnya ke DPRD dan aparat penegak hukum," ujarnya, Senin malam.

Dengan kunjungan maka akan bisa dilihat fakta lapangan. Data yang ada menjadi rujukan dalam rekomendasi untuk membuat keputusan. Ana Kolin menyebut DPRD NTT sangat mengutuk keras hal itu jika terjadi. 

Situasi serba transparan ini, kata dia, harusnya persoalan seperti itu tidak terjadi. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut hendaknya tidak membuat situasi di pelabuhan jadi tidak nyaman dan bisa berakibat fatal ke pelaku itu sendiri. 

"INSA bisa membantu mengumpulkan bukti valid agar bisa disalurkan ke DPRD, pemerintah dan aparat penegak hukum. Sehingga kita kalau mungkin bisa rapat dengar pendapat," katanya. 

Apalagi, kata dia, pelabuhan Kupang sedang dipersiapkan menjadi salah satu pelabuhan impor oleh pemerintah pusat. Harusnya hal itu diterima dengan baik dengan menjaga kamtibmas yang ada di sekitar pelabuhan. 

Ana Kolin mengatakan, persoalan itu justru membuat malu. Sebab, keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting. Dia mengajak semua pihak harus menyikapi masalah tersebut secara serius.