Presiden Prabowo Dinilai Tak Netral di Pilkada Serentak 2024, Begini Kata Sultoni

POS-KUPANG.COM – Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024 ini.  Pasalnya, orang nomor satu di Indonesia ini sering melakukan cawe-cawe politik, padahal itu dilarang oleh aturan tentang kepemiluan.

Sorotan tentang tidak netralkan Presiden Prabowo Subianto dilontarkan oleh Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI), Sultoni.

Dalam pernyataannya, Sultoni mengungkapkan secara blak-blakan kekesalannya terhadap sikap Presiden Prabowo Subianto yang tidak netral dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024. 

Sorotan ini menyebuta pasca beredarnya video berdurasi singkat yang berisi ajakan Prabowo Subianto meminta masyarakat memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Luthfi-Taj Yasin pada Pilkada 27 November 2024 mendatang.

Dikatakannya, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan Prabowo mestinya netral dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini. Apalagi Prabowo Subianto dalam predikatnya sebagai Presiden RI.

Atas dasar itu, lanjut Sultoni, ia meminta Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak sepatutnya melakukannya cawe-cawe politik dalam Pilkada Serentak 2024 ini.

“Sudah ramai di media sosial, Pak Prabowo secara khusus memberikan dukungan kepada salah satu paslon di Pilkada Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin," ucapnya, Senin 11 November 2024. 

"Saya kira ini tidak sepatutnya dilakukan seorang kepala negara,” imbuh Sultoni.

Menurutnya, agar fokus mengurus rakyat Indonesia, sebaiknya Prabowo mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Gerindra. 

Sultoni khawatir, Prabowo mencampuradukan pekerjaan sebagai Presiden dan ketum parpol, alhasil jadi tak fokus memimpin negara.

“Tentu sangat arif dan bijaksana kalau Pak Prabowo mundur. Opsinya, kalau tidak mudur sebagai Presiden ya mundur sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, supaya tidak ada conflict of interest (konflik kepentingan),” terangnya.

Sultoni menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum terus mendengung-dengungkan perlunya netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilu. 

Tentunya, kepala negara dan pejabat publik lainnya juga harus memberi contoh.

"Sesuai beleid yang ada tentang Undang Undang Pilkada sudah tegas diatur bahwa setiap pejabat negara, pejabat ASN, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana," ungkapnya.

Kata dia, akan sangat sulit menjelaskan kepada publik jika endorsement yang dilakukan Prabowo adalah sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.