Opini: Politik Stunting

Oleh: Isidorus Lilijawa
Mahasiswa Program Doktoral IAKN Kupang

POS-KUPANG.COM - Salah satu faktor yang membuat Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi terkenal secara nasional maupun regional adalah stunting. 

Stunting dipahami sebagai masalah kesehatan masyarakat yang serius, di mana anak-anak di bawah usia lima tahun mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial.

Data terkini, NTT menjadi provinsi dengan kasus stunting tertinggi kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua Tengah yang menempati posisi teratas. Untung saja ada pemekaran provinsi baru di Papua. 

Jika tidak, NTT memang sulit digeser dari juara satu stunting se-Indonesia raya ini. 

Hal semacam ini memang memprihatinkan plus kadang memalukan. Tetapi inilah realitanya. Inilah NTT. Stunting dan NTT itu erat, akrab, intim.

Basis Data

Di balik berbagai upaya untuk menekan laju stunting di NTT, di lain sisi angka stunting terus beranjak naik. Ini memang semacam ironi. 

Semakin diintervensi, malah bertambah kasusnya. Berdasarkan data SKI yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevelensi stunting NTT pada tahun 2023 mencapai 37,9 persen. 

Sementara itu, berdasarkan data e-PPBGM, per Februari 2024, prevelensi stunting di NTT sebesar 15,2 persen atau sebanyak 61.961 anak stunting. 

Data stunting NTT melejit jauh di atas rerata stunting secara nasional. Sementara itu, target pemerintah Provinsi NTT adalah penurunan stunting pada pada tahun 2025 mencapai 4,8 persen. 

Apakah ini target yang realistis atau bombastis? Kita telah meleset jauh dari target pemerintah, yang mana di tahun 2024 angka stunting harus sudah di posisi 14 persen.

Data stunting di atas memperjelas bahwa kita sepertinya belum melakukan apa-apa untuk mencegah dan mengatasinya walaupun kita memang sudah melakukan sesuatu. Kemiskinan adalah penyebab stunting paling utama. 

Ini memang berkorelasi, karena NTT juga adalah provinsi termiskin ketiga se-Indonesia raya. Data BPS menjelaskan, per Maret 2024 angka kemiskinan NTT sebesar 19,48 persen. 

Sedangkan persentase angka kemiskinan ekstrem di NTT yang dihitung oleh Satgas data P3KE pada Maret 2023 menunjukkan angka yang masih cukup tinggi yakni 3,93 persen di atas angka nasional.