20 Soal Sumatif Akhir PPKn SMA Kelas 12 Semester 1 dan Kunci Jawaban, SAS/UAS/PAS Tahun 2024

A. kebebasan memilih agama
B. memberikan suara dalam pemilu
C. melaksanakan politik bebas aktif
D. kewajiban menjunjung tinggi hukum
E. kebebasan berserikat dan berkumpul

Jawaban:A

4. Lembaga ini lahir setelah konstitusi mengalami amandemen dalam rangkaian ketiga.kedudukan nya sejajar dengan mahkamah agung .lembaga yang dimkasud adalah….

A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
B. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
C. Mahkamah Konstitusi (MK)
D. Ombudsman
E. Komisi Yudisial (KY)

Jawaban:C

5. Pengamalan hak asasi manusia dalam sila pertama ditunjukkan oleh kegiatan ….

A. pemerintah menetapkan hari raya sebagai hari libur nasional
B. pemerintah daerah menjamin ketercukupan pupuk bagi para petani
C. pemerintah memberi kebebasan kepada masyarakat untuk tidak beragama
D. masyarakat gotong royong membersihkan gorong – gorong menjelang musim hujan
E. aparat kepolisian mengawal demonstrasi menentang propaganda anti agama

Jawaban:A

6. Terdakwa kasus korupsi akhrinya harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Terdakwa menerima hukuman tersebut dan tidak berupaya melakukan kasasi. Dengan demikian , keputusan hakim telah memiliki kekuatan hukum ….

A. sementara
B. memaksa
C. mengikat
D. tegas
E. tetap

Jawaban:E

Baca juga: Soal Ujian sekolah dan Kunci Jawaban Pendidikan Pancasila Kelas 12 Halaman 47 Kurikulum Merdeka

7. Saat kegiatan upacara bendera, pembina upacara berpesan agar dapat berpartisipasi dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan. Bentuk perbuatan yang mencerminkan komitmen menjaga persatuan dan kesatuan dilingkungan sekolah adalah….

A. siswa kelas X mengadaan kunjungan ke kantor pengadilan
B. siswa mengikuti pemilihan ketua kelas secara tertib
C. Septi mengembalikan buku kepada Rudi
D. Agus membaca buku di perpustakaan
E. Soleh menjadi petugas upacara

Jawaban:B

8. Otonomi daerah ditandai dengan kewenangan daerah untuk mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki. Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah otonom yang pelaksanaannya dipimpin oleh ….