Paket SALAM: Praktek Kekuasan Politik Selama Ini Telah Berjalan Tidak Lurus

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Michaella Uzurasi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata nomor urut 6, Simeon Lake dan Marsianus Zada Ua (Paket SALAM) menyoroti praktek kekuasan politik yang selama ini berjalan tidak lurus. 

"Bagi Salam, praktek kekuasan politik selama ini telah berjalan tidak lurus dan tidak sesuai hakikat politik yang sesungguhnya dan telah menyebabkan empat masalah besar," kata Simeon dalam debat publik pertama yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lembata, Sabtu, 26/10/2024. 

Empat masalah besar tersebut yakni pertama, Lembata terpecah belah atas nama wilayah dan suku. Kedua, bertumbuh suburnya praktek-praktek koruptif di tanah ini.

Ketiga, kue pembangunan yang tidak adil dan tidak merata didistribusikan di seluruh wilayah Lembata. Keempat, terjadinya keretakan hubungan antara bupati dan wakil bupati yang sangat mempengaruhi keharmonisan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Lembata. 

"Berangkat dari refleksi ini kami berkomitmen memakai spirit Salam untuk membawa Lembata keluar dari kemelut ini. 
Salam berarti Santun, amanah, lurus, adil dan merata. Santun, mari kita saling menghormati, saling menjaga. Amanah kita diberi rakyat, dipilih rakyat, maka kembalikan hak itu kepada rakyat. Lurus, jangan korupsi dan bangunlah Lembata ini secara adil dan merata. Dari refleksi dan spirit Salam ini maka kami melahirkan visi untuk melahirkan kabupaten Lembata kedepan," ujar Simeon. 

Calon Wakil Bupati Lembata nomor urut 6, Marsianus Zada Ua dalam kesempatan yang sama menyampaikan, visi Paket SALAM adalah "Menuju Lembata satu, kuat, adil, sejahtera, mandiri, berbudaya yang berkelanjutan". 

Baca juga: Paket Manis Libatkan Semua Pihak Atasi Kekerasan Seksual di Lembata

Dari visi tersebut lahirlah misi Salam, yang pertama meningkatkan sumber daya manusia.

Kedua, mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang berkualitas. Ketiga, memperkuat sistem ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.

Keempat, menegakkan supremasi hukum. Kelima, meningkatkan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi.

Keenam, memastikan pemerataan pembangunan dan mendorong pembangunan yang berkesinambungan. (uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS