Presiden Jokowi Singgung Prabowo Soal Pencopotan Budi Gunawan dari Ketua BIN, Begini Katanya

POS-KUPANG.COM - Presiden Jokowi berbicara tentang nasib Budi Gunawan yang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Pencopotan itu ternyata karena alasan dan pertimbangan tersebut.

Namun yang paling mendasar, adalah pencopotan jabatan Budi Gunawan tersebut karena atas permintaan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto yang saat ini mengemban tugas sebagai Menteri Pertanahan RI.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) pencopotan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN hanyalah soal administrasi. 

Sebabnya kata Jokowi, di pemerintahan Prabowo Subianto kelak, Presiden ke-8 RI itu sudah memilih Kepala BIN sendiri yakni M Herindra yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI.

Nantinya kata Presiden, Kepala BIN baru akan dilantik setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI baru yakni 21 Oktober 2024. 

“Oh itu administrasi saja, administrasi artinya karena kepala BIN yang baru akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada 21 Oktober sehingga itu dilakukan dan kita juga telah berbicara dengan Pak Prabowo,” ucap Jokowi. 

Maka dari itu kata Jokowi, pemberhentian Budi Gunawan sebagai bentuk transisi pemerintahan dan permintaan Prabowo Subianto sebagai Presiden selanjutnya.

“Itu atas permintaan Pak Prabowo,” jelas Kepala Negara.

Sebagai informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, untuk menjadi Kelala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Budi Gunawan.

Hal itu diputuskan usai DPR menggelar fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Herindra, sebagai satu-satunya calon Kepala BIN.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan hasil fit and proper test tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.

Sehingga Herindra bisa dilantik sebagai Kepala BIN baru menggantikan Budi Gunawan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegaskan Penentuan Menteri Hak Prerogatif Prabowo Subianto

Adapun, setelah ini DPR akan menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan Herindra sebagai Kepala BIN.

Rapat Paripurna dijadwalkan digelar pada Kamis 17 Oktober 2024.

Setelah disahkan melalui Rapat Paripurna, Puan menyebut hasil pengesahan calon Kepala BIN akan diteruskan kepada pihak Istana, untuk ditindaklanjuti. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS