Membangun Strategi Siber Komprehensif, Prioritas Pemerintah Baru

Bagaimana cara mengembangkan kerangka kerja keamanan siber nasional yang efektif?

Bagi pemerintah yang baru, ada beberapa prioritas kunci yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kerangka kerja keamanan siber nasional yang efektif.

Pertama, penting untuk membangun struktur kelembagaan yang jelas dan koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah, termasuk di dalamnya adalah pengembangan kerangka hukum yang mendukung keamanan siber, yang dapat mencakup regulasi dan kebijakan yang mengatur perlindungan data dan keamanan informasi.

Dengan adanya kerangka hukum yang kuat, pemerintah dapat lebih mudah mengatasi tantangan yang muncul dalam dunia siber.

Kedua, pengembangan dan implementasi strategi keamanan siber nasional harus menjadi fokus utama. Ini mencakup penyusunan rencana darurat untuk menghadapi keadaan darurat dan krisis keamanan siber, serta pengembangan kerangka kerja yang dapat mengintegrasikan berbagai sektor.

Kemitraan pemerintah dan badan usaha atau public - private partnership serta kerja sama multi-pihak lintas sektoral sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, memiliki pemahaman yang sama tentang risiko dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Ketiga, upaya yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas dan kesadaran akan keamanan siber di kalangan pegawai pemerintah dan masyarakat. Program pelatihan dan edukasi tentang keamanan siber dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melindungi informasi sensitif.

Akhirnya, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas kerangka kerja yang telah diterapkan. Ini termasuk melakukan penilaian berkala terhadap status keamanan siber dan kebutuhan yang ada, serta menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi tersebut

Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman siber.

Dengan berfokus pada area-area kunci ini, pemerintah baru dapat meletakkan dasar untuk ekosistem digital yang aman dan tangguh.

Sikap proaktif ini tidak hanya akan melindungi kepentingan nasional tetapi juga memosisikan Indonesia sebagai pemain yang bertanggung jawab dalam lanskap keamanan siber global. (Ardi Sutedja K/Ketua dan Co-Founder Indonesia Cyber Security Forum)

Bentuk Lembaga Pengawas PDP

MENTERI Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi memastikan bahwa pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi (PDP) tidak akan molor dari tenggat waktu.