Prabowo Bilang Begini ke Megawati Soekarnoputri: Mudah-mudahan Bisa Bertemu

Kalau ini yang terjadi, maka PDIP bukan lagi partai ideologis. PDIP sudah berubah menjadi partai pragmatis yang haus kekuasaan.

“Meski demikian, peluang PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo - Gibran tentu tetap terbuka. Sebab, dalam politik peluang itu selalu terbuka bila ada kepentingan yang sama diantara kedua belah pihak,” ungkapnya.

Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menyebut namun peluang itu tampaknya relatif kecil selama masih ada Gibran dan Jokowi di kubu Prabowo.

Sebab, persoalan PDIP bukan kepada Prabowo, tapi kepada Gibran dan Jokowi.

“Karena itu, meskipun Puan Maharani memberi sinyal kemungkinan PDIP masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi pengambil keputusan di partai Banteng Moncong Putih ada pada Megawati. Jadi, sinyal dari Puan tidak berarti apa-apa, sebelum Megawati memutuskannya,” jelas dia.

Jamil menilai kemungkinan PDIP berkoalisi dengan pemerintah relatif kecil. Sebab, Megawati tampaknya tidak akan mau bersama dengan Prabowo selama masih ada Jokowi dan Gibran yang dinilainya penghianat ada dikubu KIM.

“Hal itu tentu sangat prinsif bagi Megawati yang mengedepankan ideologis dalam berpartai. Hal itu menjadi harga mati bagi Megawati,” ucap dia.

Meski demikian, Jamil mengungkapkan kemungkinan itu bisa saja terjadi sebaliknya bila Megawati berubah menjadi sosok pragmatis. Namun hingga saat ini Megawati tampaknya masih mempertahankan idealismenya sebagai sosok ideologis.

Baca juga: Terungkap, Prabowo Subianto Sudah Punya Calon Menteri di Kabinet 2024-2029

Baca juga: PDIP Tak Terganggu Meski Prabowo Subianto Panggil Para Tokoh Nasional ke Hambalang

“Namun jika PDIP berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo, tentu tidak ada partai yang menjadi oposisi. Tentu hal itu menjadi tragedi nasional,” ucap dia.

“Disebut tragedi, karena sangat ironis di negara demokrasi tidak ada oposisi. Karena itu, akan terjadi bencana demokrasi di tanah air,” imbuhnya.

Sebab, kata Jamil, tanpa oposisi Indonesia akan kehilangan esensi demokrasi. Indonesia hanya berlabel demokrasi, tapi praktiknya sudah menjadi negara otoriter.

“Hal itu tentu sudah mengingkari konstitusi negara. Indonesia akan kembali ke zaman kegegelapan, sebagaimana terjadi saat Orla dan Orba. Hal itu juga semakin menjauhkan Indonesia dari cita-cita reformasi. Demokrasi sudah dipadamkan oleh elite politik,” ucapnya.

“Karena itu, pertemuan Megawati - Prabowo diharapkan bukan untuk bagi-bagi kekuasaan, tapi untuk kedamaian negeri tercinta,” tutup Jamil. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS