Kepala BPJN NTT Cerita Ruas Jalan Naioni Kota Kupang Sebelum Disentuh Inpres

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Balai Pelaksana Jalan (BPJN) NTT Agustinus Junianto bercerita ruas jalan di Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, Kota Kupang sebelum disentuh alokasi dana Inpres dari APBN. 

"Kondisi jalan ini adalah jalan tanah, dan akses masyarakat sangat-sangat susah. Kemudian akses ke Kota pun, akhirnya jadi panjang," kata Junianto, Selasa 1 Oktober 2024 usai mendampingi Presiden Joko Widodo beserta rombongan meresmikan ruas jalan itu. 

Setelah jalan itu dikerjakan, alhasil akses masyarakat berjalan lancar. Mobilitas warga lebih membaik. Disamping adanya penyelenggaraan event seperti gass track yang sering dilaksanakan di kawasan tersebut. 

"Jadi ada peningkatan akibat dari pembangunan jalan ini," ucap Junianto. 

Junianto berharap, jalan dengan 5,5 kilometer dengan biaya Rp 19 miliar lebih itu bisa dimanfaatkan dan memberi efek positif ke masyarakat. Sisi lain, pemeliharaan jalan itu sedang berlangsung. 

Baca juga: BREAKING NEWS: Wanita Asal Ende NTT Begal Sopir Taksi di Surabaya

Dia juga meminta Satker berkaitan dan PPK agar terus memantau kondisi jalan itu sehingga segera melakukan perbaikan jika terdapat kerusakan. Junianto ingin pembangunan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. 

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II Rien Marlia menambahkan, Provinsi NTT mendapat dana Inpres tahun 2023 cukup besar atau sebanyak Rp 737 miliar dengan 27 ruas jalan di 20 kabupaten/kota.

"Panjang 5,5 kilometer dengan lebar 5 meter dengan dana Rp 19,1 miliar," kata dia. 

Dia menambahkan, ruas jalan yang diintervensi pemerintah pusat itu akan diserahkan ke pemerintah daerah. Untuk itu, diharapkan pemerintah setempat bisa melakukan pemeliharaan. 

"Setelah itu diharapkan pemerintah daerah dapat memelihara ruas jalan ini," kata Rien Marlia usai peresmian. 

Staf Ahli Menteri PUPR bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan, pembangunan jalan sudah mulai sejak tahun 2023. Langkah itu dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat lokal pasca pandemi covid-19. 

"Pembangunan Inpres ini dilakukan tahun 2023, tahun lalu untuk mempercepat kondisi kemantapan jalan nasional sesudah covid dan juga untuk memulihkan kondisi ekonomi tingkat lokal," kata Endra Saleh di Kupang. 

Menurut dia, secara nasional Inpres jalan daerah menelan APBN Rp 14,6 triliun dengan total panjang ada 3.303 kilometer. Kementerian PUPR mengerjakan itu di seluruh Indonesia. 

"Salah satunya di provinsi NTT dengan 27 ruas jalan di 20 kabupaten/kota tersebar di berbagai pulau dengan anggaran Rp 737 miliar. Dan ini saya salah satu provinsi yang paling banyak menerima Inpres jalan daerah," katanya.