Intervensi Australia di Timor Leste Selama 25 Tahun Ini: Senjata, Spionase dan Minyak

Namun kemerdekaan Timor Timur kini menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Transisi ini perlu dikelola agar berjalan selancar mungkin, dan mencegah “ketidakstabilan regional” yang menjadi obsesi pemerintah Australia selama beberapa dekade.

Tentu saja, intervensi militer dipelopori oleh tentara elite Special Air Service (SAS). Unit-unit ini menjadi terkenal karena dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Afghanistan. Namun jurnalis investigasi ABC Mark Willacy berpendapat bahwa pola kebrutalan dan pelanggaran hukum SAS sebenarnya dimulai di Timor Timur.

Melaporkan untuk Four Corners pada tahun 2022, Willacy mengungkap tuduhan dari pasukan SAS Selandia Baru bahwa rekan-rekan mereka di Australia telah membunuh secara ilegal anggota milisi pro-Indonesia atau, setidaknya, menodai tubuh para pejuang setelah mereka dibunuh. Hal ini terjadi setelah dua tentara Australia terluka di dekat kota Suai pada bulan Oktober 1999, SAS dilaporkan tertarik untuk memberikan balasan.

SAS juga diduga mengoperasikan fasilitas interogasi rahasia di landasan helikopter Dili. Di sini, para tahanan disiksa, termasuk dengan pemukulan, penggunaan posisi stres, serta perampasan makanan dan air.

Bahkan penasihat hukum militer sendiri tidak diberi akses ke fasilitas tersebut. Dalam satu insiden, tentara Australia mengira mereka telah menangkap seorang anggota pasukan khusus Indonesia—karena dia tidak mau menjawab pertanyaan meskipun disiksa.

Kenyataannya, dia adalah warga sipil Timor Timur yang menderita gangguan pendengaran. Tidak ada personel Australia yang pernah dihukum atas insiden ini, meskipun polisi militer telah melakukan penyelidikan panjang.

Di luar tindakan tentara garis depan, seluruh pendekatan Australia adalah memperlakukan Timor Timur sebagai masalah keamanan, bukan krisis kemanusiaan. Dari $3,9 miliar yang dikeluarkan Australia untuk intervensi Timor Timur antara tahun 1999 dan 2004, hanya $225 juta yang dibelanjakan untuk bantuan. Sebagian besar sisa dana digunakan untuk penempatan militer dan polisi Australia.

Bahkan belanja bantuan diarahkan untuk memperkuat negara Timor Timur, pelatihan bagi tentara dan polisi setempat diprioritaskan di atas penyediaan layanan kesehatan, air bersih atau pendidikan.

LSM-LSM Timor Timur yang mempertanyakan prioritas-prioritas ini berisiko bagi Australia untuk memotong dana mereka.

Setidaknya satu organisasi mengalami nasib serupa pada tahun 2004 setelah menandatangani pernyataan yang mengkritik sikap Australia dalam negosiasi perbatasan.

Yang terpenting, pendapatan dari minyak dan gaslah yang telah memicu kemarahan masyarakat Timor Lorosa'e terhadap Australia sejak kemerdekaannya.

Pada tahun 2016, ribuan warga Timor Timur melakukan protes di luar kedutaan Australia di Dili, sambil meneriakkan, “Hidup Timor Timur! Hancurkan Australia!”

Dua tahun sebelumnya, para aktivis membuat grafiti di dinding kedutaan dengan gambar seekor kanguru dan seekor emu yang dengan rakus menyedot sepanci penuh minyak Timor Timur. Hal ini sangat jauh dari citra Australia sebagai pembebas.

Persoalan perbatasan ini bermula dari perjanjian tahun 1972 yang mana Australia mendapatkan persyaratan yang sangat menguntungkan dari Indonesia. Alih-alih menarik perbatasan di tengah-tengah daratan kedua negara, perbatasan tersebut ditempatkan di tepi landas kontinen dasar laut Australia, yang membentang lebih dekat ke sisi Laut Timor di Indonesia. Perjanjian ini meninggalkan apa yang dikenal sebagai “Celah Timor” di sepanjang garis pantai yang saat itu dikuasai Portugal.

Setelah invasi Indonesia, cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar di Laut Timor diambil alih. Australia dan Indonesia sepakat untuk membagi harta rampasan ini tanpa menyelesaikan perbatasan internasional resmi.