Bawaslu NTT Deklarasi Netralitas ASN dan TNI-Polri

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Bawaslu NTT menggelar deklarasi netralitas ASN, TNI dan Polri. 

Acara digelar di Hotel Aston Kupang, Senin 30 September 2024. Penjabat Gubernur NTT, Dr Andriko Noto Susanto bersama pimpinan Forkopimda hadir dalam agenda sebagai upaya pencegahan keterlibatan ASN, TNI/Polri dalam politik praktis. 

Ketua Bawaslu NTT, Nonato Sarmento mengatakan tahapan kampanye sedang dilakukan. Bawaslu diberi wewenang untuk melaksanakan pengawasan. 

"Tugas berat karena banyak pihak yang harus diawasi. Jumlah kami sebagai pengawas pemilu tidak terlalu banyak," kata dia. 

Untuk itu, Nonato Sarmento meminta keterlibatan partisipasi dari berbagai pihak untuk terlibat dalam pengawasan. Pilkada kali ini, menurut dia, harusnya bisa mewujudkan integritas yang membawa NTT menjadi Provinsi yang lebih makmur. 

Dalam pelaksanaan deklarasi pilkada damai yang diselenggarakan oleh Polda NTT maupun beberapa agenda sebelumnya, terlihat suasana pasangan calon yang saling merangkul. Dia bilang itu menjadi perhatian dan nilai lebih menjaga kondusifitas Pilkada. 

Semua kekuatan dan kekompakan maupun kesejukan kompetisi yang ada paslon, hendaknya bisa ditularkan ke konstituen dan tim pemenangan. ASN, TNI/Polri, menurut dia, selalu dituntut untuk netral. 

"Dengan tidak berpihak kepada calon daerah manapun. Kita harapkan ASN maupun TNI/Polri tidak dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu yang dapat mengancam keutuhan bangsa," ujarnya. 

Nonato Sarmento mengajak para pihak bisa menjaga netralitas para ASN dan TNI/Polri. Dalam pemetaan kerawanan Pilkada, isu netralitas ASN menjadi rawan ketiga dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

"Selama tahapan Pemilihan Kepala Daerah, sejak bulan Februari 2024, Bawaslu NTT telah menerima laporan mengenai netralitas ASN," kata dia. 

Nonato Sarmento mengatakan, deklarasi itu menjadi momentum baik. Hal itu juga sebagai bagian dari evaluasi agar memastikan pelaksanaan Pilkada kali ini, ASN dan TNI/Polri bisa mengikuti ketentuan agar tetap netral. 

Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiyono dalam sambutannya mewakili Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan, netralitas berarti tidak berpihak pada pihak manapun. 

Netralitas juga berarti seseorang bisa menjaga jarak dengan orang lain. Tujuan deklarasi itu, untuk menjamin adanya independensi dari tiga institusi itu. 

"Netralitas bukan hanya merupakan kewajiban untuk tapi tentu juga tanggung jawab moral dalam mendukung proses demokrasi yang bersih, adil dan transparan," Brigjen Pol Awi.