Pakar Hukum Berpeluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftar Namanya

POS-KUPANG.COM – Menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka wacana perihal kursi menteri pun ikut mencuat. Bahkan saat ini sejumlah nama beredar dengan narasi calon menteri Prabowo – Gibran.

Nama-nama yang beredar itu adalah para Pakar Hukum. Nama-nama mereka terdaftar satu per satu di bagian lain tulisan ini. Bahwa para pakar hukum itu layak untuk mendampingi Prabowo-Gibran selama periode 2024 -2029.

Selama ini tak sedikit nama yang dinilai pantas untuk mengemban tugas sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju. Nama-nama itu dari pelbagai kalangan, baik artis, profesional, politisi, birokrat, juga kader-kader partai.

Sementara yang kian santer dibicarakan saat ini, adalah nama-nama para ahli hukum. Bahkan untuk ahli hokum itu disebut-sebut agar harus dipilih seselektif mungkin.

Alasannya, Indonesia adalah negara hukum sehingga tokoh-tokoh di dalam kabinet yang memegang peranan hokum, haruslah sosok yang bersih dan terpercaya. 

"Jika dilihat memang kurang lebih ada 8 tokoh yang kemungkinan besar masuk dalam kabinet ataupun berperan aktif fam Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Hafidz kepada Tribunnews.com, Kamis (26/9/2024).

Seperti  yang kita ketahui ada beberapa nama pendekar hukum yang layak dipercaya jadi menteri yang membindangi masalah hukum antara lain :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., LL.M

2. Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.

3. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. 

4. Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M

5. Dr. Radian Syam, SH., MH

6. Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H. 

7. Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., LL.M., M.Hum.

8. Dr. Margarito Kamis, S.H., M.Hum.

"Nama-nama diatas adalah tokoh-tokoh hukum yang punya rekam jejak yang tinggi. Ada mantan Ketua MK, ada mantan Menkumham, ada akademisi yang pakar di bidang Hukum Tata Negara yakni Radian Syam. Ada juga pengacara top Indonesia Pak Hotman, OC Kaligis, Otto Hasibuan. Ada yang baru menjabat ketum partai bang Fahri Bachmid, dan ada pakar hukum tata negara yang fenomenal yaitu Margarito Kamis," terang Hafidz.

Tentunya, menurut dia, masih banyak mungkin tokoh hukum yang ada dan akan masuk kedalam pemerintahan.

"Akan tetapi kita harus lihat rekam jejak dan kredibilitasnya dalam menjalankan profesi hukum maupun ketika menjadi akademisi hukum," kata dia.

Menteri yang Profesional

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan segera dilantik.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pelantikan Prabowo-Gibran rencananya digelar di Gedung MPR/DPR, Jakarta.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyusunan kabinet Prabowo Subianto bakal rampung paling lambat h-5 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan jumlah kementerian/lembaga di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran akan banyak karena mereka fokus ke satu bidang tertentu.

Menurut Muzani, Prabowo ingin setiap kementerian fokus ke satu bidang sehingga tidak lagi ada kementerian yang mengurusi banyak bidang.

"Jumlah banyak itu kan karena ada bidang-bidang yang dirangkap dalam satu kementerian. Oleh Pak Prabowo, karena ingin ada pemfokusan pada program pada bidang itu maka kementerian itu dipecah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 25 September 2024.

Baca juga: PDIP Bakal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Politisi PKS: Kita Tak Kenal Oposisi 

Baca juga: Sekjen PKS: Santai Aja, Kami Tak Berambisi Masuk Kabinet Prabowo-Gibran

Muzani menyebut menteri-menteri yang akan dipilih Prabowo tentu memiliki keahlian dan profesional di bidangnya masing-masing.

Akan tetapi, ia masih enggan membeberkan jumlah kementerian serta siapa saja menteri yang akan ditunjuk Prabowo.

Wakil Ketua MPR RI hanya mengatakan proses penyusunan kabinet era pemerintahan selanjutnya sudah di tahap finalisasi.

"Saya bukan yang akan umumin, jadi saya gak paham. Cuma ya saya kira finalisasi sudah mulai mengerucut, (ke) portofolio, mungkin jumlah dan nama-nama," kata Muzani. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS