PDIP Bakal Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Politisi PKS: Kita Tak Kenal Oposisi 

POS-KUPANG.COM  -  Wacana tentang PDI Perjuangan bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo kini bergulir semakin kencang. Bahkan politisi PKS pun ikut angkat bicara perihal pemerintahan ke depan.

Kini beredar kabar bahwa PDIP telah memperlihatkan sinyal akan merapat dan dukung pemerintahan Prabowo Subianto-Giban Rakabuming Raka, mengikuti semua partai politik lainnya.

Jika demikian adanya, maka pemerintahan Indonesia ke depan akan sangat kuat dan luar biasa. Semua kebijakan yang dibuat akan disetujui DPR, layaknya tukang stempel.

Terkait kemungkinan itu, Pelaksana Harian Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan, pada hakikatnya Indonesia tidak mengenal oposisi. Pasalnya, Indonesia menganut sistem presidensial, dimana yang mengontrol pemerintahan adalah DPR. 

Ahmad Heryawan menyatakan hal tersebut seusai menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS di Hotel Sahid, Jakarta, baru-baru ini. 

"Ya kan kita negaranya demokrasi, kita presidensial. Jadi sesungguhnya oposisi atau yang mengontrol pemerintahan itu kan DPR. Ya, jadi tidak seperti parlementer kan. Kalau di parlementer tentu ada oposisi, ada pemerintah penguasa kan," ujar Aher. 

"Kalau di kita ya memang akhirnya ada kalimat oposisi, koalisi. Padahal sebetulnya tidak ada koalisi dan oposisi," imbuhnya. 

"Ini negara dengan sistem demokrasi presidensial, sehingga kontrolnya diserahkan kepada DPR," sambungnya. 

Aher mengatakan, saat ini PKS sudah menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan pihaknya ingin siapapun bisa merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto, termasuk PDIP. 

Aboe menyebut PKS bangga terhadap Prabowo yang merangkul semua pihak. 

Jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo, itu artinya tidak ada oposisi dalam pemerintahan selanjutnya. 

Meski demikian, Aboe mengingatkan masih ada DPR yang mengontrol jalannya pemerintahan. 

"Prinsipnya DPR tidak akan diam. Dia akan menjadi kontrol kepada semua kebijakan pemerintah yang layak untuk dikontrol," katanya. 

Dalam waktu dekat Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri akan bertemu. (dokumentasi Setpres)

Lalu, Aboe mengungkit PKS di zaman Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tetap memberi masukan meski berada di dalam pemerintahan. 

PKS, kata dia, saat itu tetap memberi masukan kepada SBY, asalkan harus beradab. 

"Apapun yang terjadi, parlemen kita biasa kontrol," imbuh Aboe.

Aher juga mengatakan, pihaknya tidak merasa ditinggal oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Meskipun, Prabowo tidak dapat hadir sepanjang kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS yang telah dibuka pada Kamis 19 September 2024 lalu, hingga ditutup pada hari ini, Minggu 22 September 2024.

"Enggak lah, enggak ditinggal. Insyaallah komunikasi saya katakan kan dari kemarin berjalan terus," ujar Aher.

Baca juga: Prabowo: Pemerintah Punya 3 Fokus untuk Makmurkan Rakyat Indonesia, Begini Katanya

Baca juga: PDIP Setuju Prabowo – Gibran Bentuk Zaken Kabinet untuk Indonesia Maju

Baca juga: Andi Malarangeng Angkat Bicara Soal Zaken Kabinet: Jangan Ada Dikotomi Kader dan Non Kader

Terkait pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bertemu dengan Prabowo pada Kamis lalu, Aher melihat pertemuan itu sebagai sesuatu hal yang bagus. 

Sekjen PKS Aboe Bakar Al-Habsyi pun menyebut PKS juga akan bersilaturahmi dengan Prabowo. 

Sepiring Gunung dan Laut dari Alor Artikel Kompas.id Namun, saat ditanya kapan waktu pertemuannya, Aboe tidak menjawab secara terang. 

"Tapi kita ada waktunya. Kita tunggu saja. Kita lihat nanti beritanya, pokoknya on progress," ucap Aboe menyela. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS