Muhaimin Iskandar Soal Kabinet Prabowo-Gibran: Kalau Menteri Itu Urusan Presiden

POS-KUPANG.COM – Ketua Umum PKB atau Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar tak mau ikut ambil bagian dalam urusan kabinet yang akan dirancang oleh Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka untuk periode kepemimpinan lima tahun ke depan, yakni 2024 – 2029.

Menurut Cak Imin, demikian Muhaimin Iskandar biasa disapa, penentuan nama-nama menteri untuk masuk dalam Kabinet Prabowo-Gibran merupakan wewenang presiden. Pihaknya sama sekali berada di luar jalur dan tak punya urusan mengenai hal itu.

Muhaimin Iskandar mengatakan hal tersebut, usai konferensi pers di markas PKB, Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 18 September 2024.

"Soal kabinet, kami sama sekali tidak punya kewenangan apapun. Itu hak mutlak, hak prerogatif presiden," ungkap Muhaimin Iskandar.

Dirinya selaku Ketua Umum PKB bersama seluruh jajaran hanya sebatas merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintahan ke depan, sehingga nantinya bisa memberikan manfaat, kemakmuran, kesejahteraan, dan keamanan bagi bangsa dan negara ini.

"Soal kabinet sama sekali tidak pernah terpikirkan buat PKB," ucap dia.

Namun partai berlambang bola dunia itu menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan pemerintahan yang akan datang.

"Tetapi secara moral kami merasa tidak perlu ikut campur urusan hak prerogatif presiden," tutup dia.

Diskusi

Sebelumnya Wasekjen PKB Syaiful Huda mengklaim Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) turut diajak berdiskusi oleh Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto soal komposisi susunan kabinet pemerintahan mendatang.

“Kalau diskusi, sudah,” kata Huda baru-baru ini.

Huda menjelaskan, dirinya belum mengetahui secara spesifik berapa jumlah menteri yang ditawarkan oleh Prabowo.

Menurutnya, kebijakan tersebut murni menjadi hak prerogatif Prabowo sebagai presiden nantinya.

“Kita lihat nanti (berapa jumlah menteri). Ya kita sudah diajak diskusi, enggak mau berandai-andai,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan ada keinginan perihal menteri pemerintahan Presiden Jokowi selesai sebelum 20 Oktober 2024. Diketahui, Prabowo akan dilantik pada 20 Oktober 2024.