Birokrasi Jadi Titik Sentral dalam Pembangunan dan Kemajuan Bangsa

Nah ini yang menarik, jadi kalau kita bicara soal treatment pemerintah pusat dalam mendorong birokrasi kelas dunia ini sudah banyak kebijakan yang dihasilkan misalnya, pemerintah memberikan insentif bagi pemerintah daerah yang inovatif, lalu ada Innovative Government Award, ada Top 99 Inovasi Pelayanan Publik dari Kemenpan-RB tetapi kalau kita lihat dari struktur yang ada, hampir setiap tahun sepuluh besar pemerintah daerah yang mendominasi kejuaraan untuk kompetisi tersebut pasti didominasi oleh pemerintah daerah di luar NTT, di daerah Jawa.

Nah NTT sendiri dengan begitu banyak masalah sosial kita sebut saja stunting, human trafficking, kemiskinan, bencana, kekeringan bahkan masalah-masalah ekonomi regional, begitu banyak masalah tetapi minim terobosan yang ditawarkan. Ini yang menarik karena kalau dalam pengamatan saya, karena mungkin inovasi isu-isu ini dianggap kurang menarik karena untuk membangun pemerintah yang inovatif itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. 

Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur, ketika event-event pilkada itu masih kurang menonjolkan program-program unggulan inovatif, terobosan-terobosan apa yang mau dia lakukan atau ciri khas apa yang mau dia lakukan agar akselerasi pembangunan daerah ini terjadi tetapi narasi kita masih sangat primordial.

Pak Darius, bagaimana anda melihat ini? 

Kalau kita dari lembaga penelitian dan pengabdian, payung kita adalah rencana induk penelitian dan pengabdian, RIPP Undana. 

Disitu juga digambarkan secara jelas bahwa strategi pembangunan ristek di tahun 2020-2024, ini kita juga sudah di penghujung tahun nanti akhir tahun ini kita akan menyusun lagi RIPP baru. Itu juga fokus intinya inovasi semua sektor, pertanian, peternakan, pariwisata.

Kalau di Undana kan berbasis lahan kering, itu sebagai unggulan, jadi kita mendorong semua teman-teman tim peneliti, teman-teman yang melakukan riset untuk melakukan inovasi-inovasi di bidang itu dan itu sudah banyak dihasilkan, hanya masalahnya sekarang pemerintah daerah dan swasta belum melirik tentang itu. Masih banyak hanya berupa jurnal dan lain sebagainya.

Kita di dunia pendidikan, salah satu kekurangannya adalah modal jadi kita butuh bergandeng sama government, sama swasta sehingga hasil-hasil kajian itu bisa diterapkan di masyarakat. (uzu)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS