Lantik Penjabat Bupati Sumba Barat Daya, Penjabat Gubernur NTT Andriko Susanto Minta Keterbukaan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Penjabat Gubernur NTT, Dr Andriko Noto Susanto melantik Penjabat Bupati Sumba Barat Daya, Yohanes Oktovianus.

Pelantikan digelar di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Minggu 8 September 2024. Momentum itu merupakan agenda pertama dari Andriko Susanto sebagai Penjabat Gubernur NTT pasca dilantik dua hari lalu.

Dalam sambutannya, Andriko meminta kesempatan itu hendaknya dianggap sebagai amanah dan kepercayaan. Dengan waktu yang terbatas, dia meminta pelayanan harus maksimal.

"Berikan pelayanan dan pengabdian yang tulus dengan komitmen yang ditugaskan. Sumba Barat Daya bukan daerah baru bagi saudara," ujarnya.

Dengan rekam jejak yang bagus di birokrasi selama ini, Yohanes diminta bisa cermat melihat peluang, tantangan dan solusi untuk mempercepat program pembangunan di daerah itu.

Tugas dan wewenang Penjabat Bupati, kata dia, sudah diamanatkan dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023. Terdapat 106 indikator penilaian yang akan dievaluasi secara berkala.

"Tanggungjawab yang besar ini tentu tidak mudah dengan masa jabatan yang tidak terlalu lama,"kata dia.

Karena itu, Andriko meminta Penjabat Bupati Sumba Barat Daya agar memastikan pelayanan publik di kabupaten itu berjalan baik.

Dia juga harap ada komunikasi dan koordinasi dengan Forkompinda dan semua pemangku kepentingan di wilayah setempat.

Andriko juga meminta agar hadirnya Penjabat Bupati bisa membantu proses pelantikan bagi anggota DPRD di Sumba Barat Daya untuk periode 2024-2029. Dia mengingatkan tentang keterbukaan dalam menjalankan birokrasi.

"Roda pemerintahan akan berjalan efektif bila ada saling keterbukaan dalam semangat kolaborasi,"katanya.

Baca juga: Agenda Pertama Penjabat Gubernur NTT, Lantik Penjabat Bupati Sumba Barat Daya

Disamping itu, arahan lainnya adalah mengenai pelaksanaan Pilkada. Saat ini tahapan sedang berlangsung. Ia berharap agar Yohanes bisa memastikan kepada penyelenggara Pilkada untuk memastikan realisasi anggaran hibah dari pemerintah.

Selain itu, koordinasi dengan penyelenggara juga berkaitan dengan daftar pemilih. Tujuannya mendorong partisipasi masyarakat yang lebih optimal saat Pilkada dilaksanakan.

Yohanes selaku Penjabat Bupati Sumba Barat Daya, agar berkoordinasi dengan Bawaslu setempat untuk melihat dan meminimalisir potensi kerawanan dalam Pilkada.

"Memantau dan mengendalikan netralitas ASN,"tegas dia.

Andriko juga mengingatkan hal lain yakni penyerapan dan realisasi APBD. Menurut dia, instruksi dari Presiden Jokowi, agar ada peningkatan realisasi APBD.

Dia menyebut, secara nasional rata-rata realisasi APBD baru berada di posisi 31 persen, termasuk Sumba Barat Daya. Baginya itu merupakan capaian yang sangat rendah pada semester kedua tahun 2024. 

"Saya minta Penjabat Bupati memperhatikan secara serius peningkatan realisasi APBD Sumba Barat Daya tahun 2024,"ujarnya.

Peningkatan APBD, kata dia, dilakukan dengan konsolidasi tim kerja lingkup Pemerintah Sumba Barat Daya. Apalagi, menjelang akhir tahun realisasi anggaran akan semakin meningkat sehingga membutuhkan realisasi APBD menjelang akhir tahun anggaran.

Realisasi APBD merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menjaga daya jual beli masyarakat.

Disamping itu, ada strategi yang mumpuni perlu disiapkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebab, ruang fiskal yang terhimpit. 

Andriko juga menerangkan mengenai pengendalian kemiskinan hingga inflasi. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Sumba Barat Daya tercatat 27 persen atau 101 ribu jiwa. Stunting, kabupaten itu melaporkan 43 persen.

"Merupakan keempat tertinggi stunting di NTT,"kata dia.

Menurut dia, dari 10 anak, setidaknya ada 4-5 anak berpotensi stunting. Ia harap agar masalah itu bisa diurai dengan melibatkan semua komponen terkait. 

Berbagi masalah itu, memang punya keterkaitan sehingga membutuhkan kolaborasi bersama. Fokus penanggulangan diarahkan ke titik-titik rawan.

Dari aspek inflasi, pada laporan terakhir di Oktober 2023, NTT berada di 1,2 persen atau berada dibawa rata-rata nasional. Dia meminta Penjabat Bupati Sumba Barat Daya melakukan pemantauan rutin dan inspeksi mendadak ke tempat penyumbang inflasi.

Sisi lain, komoditas lokal juga perlu diperhatikan sebagai bagian dari terjaminnya bahan pangan tetap ada di pasaran sebagai pengganti beras.

"Kunjungan rutin ke desa-desa agar dapat mengetahui situasi ril masyarakat dan mengambil langkah strategis yang dibutuhkan,"katanya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS