Fraksi PAN Ngada Soroti Manfaat APBD Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Charles Abar 

POS-KUPANG.COM, BAJAWA - Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada Yohanes Don Bosko Ponong menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ngada yang harus berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Menurut Ketua Fraksi PAN yang biasa disapa Bosko ini, bahwa APBD memiliki tiga manfaat yaitu pertama, pro kemiskinan atau pro poor. Kedua, pro job yang bertujuan pada pembukaan lapangan pekerjaan. Ketiga, pro grouth yaitu APBD harus mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat. 

Demikian dikemukakan oleh anggota DPRD Ngada Dapil Empat kecamatan Riung dan Riung barat dalam rapat persidangan II DPRD Ngada yaitu pembahasan rancangan peraturan daerah Ngada tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngada tahun anggaran 2024 dengan agenda paripurna VI yaitu pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD Ngada 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Agustus 2024 bertempat di ruang paripurna DPRD Ngada.

Mantan aktivis PMKRI cabang Ende ini, menyampaikan dalam pembahasan di tingkat Badan Anggaran, pemerintah dan DPRD Ngada telah bersepakat untuk mengalokasikan tunjangan kinerja dan tunjangan perbaikan penghasilan (TUKIN/TPP) bagi para Aparatur Sipil Negara baik yang Pegawai Negeri Sipil maupun yang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PNS dan P3K).

Selain itu, fraksi juga mendorong pemerintah agar setelah penetapan Perda Perubahan APBD 2024 agar segera mencairkan hak-hak pihak ketiga yang masuk dalam catatan retensi dan kontrak dalam pekerjaan.

"Pencairan TPP dan TUKIN ASN dan hak-hak pihak ketiga yang masuk dalam retensi dan KDP akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten Ngada. Hal ini akan dilihat dari daya beli yang terjadi di masyarakat,” jelas Bosko Ponong dengan gaya penyampaian sebagai orator.

Selain itu, dirinya juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan anggaran BPJS, Pemerintah harus mengalokasikan untuk semua kelompok masyarakat agar mencapai universal healty coverage, sehingga ada kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan.

Terhadap hal ini, tentunya pemerintah dan DPRD menunggu hasil konsultasi ke kementerian dalam negeri yang pada akhirnya akan disampaikan oleh gubernur NTT secara tertulis kepada pemerintah kabupaten Ngada.

"Terhadap BPJS, fraksi menghormati dinamika yang terjadi selama persidangan, dimana antar pemerintah dan DPRD sama-sama menyetujui anggaran BPJS bagi masyarakat. Namun demikian ada, pemerintah dan DPRD harus bisa menghormati apapun keputusan pemerintah provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di Daerah, yang memiliki hak represif terhadap anggaran," imbuh Bosko Ponong.

Baca juga: Warga Desa Ngara Ngada Kini Bisa Nikmati Air Bersih

Di bagian akhir dirinya menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah apabila dalam kemitraan selama lima tahun ada tutur kata dan gesture yang kurang berkenan.

"Karena ini adalah persidangan terakhir antar pemerintah dengan DPRD Ngada periode 2019-2024, maka atas nama pribadi dan fraksi saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah apabila selama kebersamaan kita lima tahun di rumah rakyat ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita cenderung berbeda karena kita terlalu dekat. Karena terlalu dekat pasti ada saja gesekan,” ujar Bosko disambut sorakan tepukan tangan.

Pantauan awak media ini, rapat persidangan II Paripurna VI ini dipimpin oleh wakil ketua 1 DPRD Ngada Peterus Ngabi, didampingi oleh wakil ketua II Aloysius Soa, dan dihadiri langsung oleh Bupati Ngada Andreas Paru, anggota DPRD Ngada, para sisten Setda Ngada, staf ahli bupati  dan segenap pimpinan perangkat daerah Ngada. (cr2)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM di Google NEWS