Pasca Airlangga Mundur, Kasus Hukum Mencuat, Kini Luhut Ikut Bicara, Ada Apa?

POS-KUPANG.COM – Mundurnya Airlangga Hartarto dari jabatannya, pelbagai kasus hukum pun satu per satu mencuat ke permukaan. Bahkan kasus-kasus itu semuanya terkait dengan dugaan penyimpangan yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai Menko Perekonomian RI.

Salah satu kasus yang kini mencuat, adalah dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng pada periode 2021-2022.

Untuk diketahui, Airlangga merupakan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Dirinya bertindak memimpin rapat penghapusan harga eceran tertinggi minyak goreng curah.

Bahkan Airlangga juga ditengarai bertanggungjawab atas penghapusan ketentuan domestic market obligation (DMO) yang menguntungkan para tersangka kasus ini, yaitu PT. Wilmar Group, PT. Permata Hijau Group, dan PT. Musim Mas Group.

Dilansir Pos-Kupang.Com dari Kompas berdasarkan keterangan sejumlah politisi Partai Golkar, sebelum memutuskan mundur, Airlangga menerima surat panggilan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

Surat panggilan itu berisi pemberitahuan pemeriksaan terkait dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya pada Selasa 13 Agustus 2024.

Namun, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar membantah saat ditanya soal adanya surat tersebut.

”Penanganan perkara juga tidak berkaitan dengan kepentingan politik, melainkan murni penegakan hukum,” ujarnya.

Tekanan Kuat dari Luar

Bersamaan dengan kasus yang tengah didalami Kejaksaan Agung (Kejagung) itu, isu adanya tekanan dari pihak luar dinilai menjadi pemicu mundurnya Airlangga.

Sosok tersebut menekan sejumlah petinggi Partai Golkar untuk mendesak digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Isu yang sebelumnya sempat berhembus pada pertengahan Juli 2023 itu menuntut pergantian Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Ketika itu isu digulirkan terkait dengan pencalonan presiden di Pilpres 2024. Kini, isu digulirkan terkait Pilkada Serentak.

Isu ini disoroti Ketua Dewan Penasihat DPP Golkar, Luhut Binsar Panjaitan sebelum Airlangga menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam video yang diunggah pada Jumat 9 Agustus 2024 itu, Luhut mengaku kaget dengan adanya intrik dalam tubuh Partai Golkar.

Terlebih soal adanya isu Munaslub Golkar yang akan dipercepat dari seharusnya pada Desember menjadi Agustus 2024, atau jelang Pilkada Serentak 2024.

Luhut pun menegaskan Golkar tidak boleh diatur oleh pihak manapun. Makanya sesuai AD/ART Partai Golkar, Munaslub harus digelar pada Desember 2024.

"Teman-teman Gokar seluruh Indonesia, Saya Luhut Binsar Panjaitan. Saya agak kaget juga mendengar gonjang-ganjing mengenai partai kita ini partai Golkar, sebagai aset Demokrasi Republik Indonesia ini, Yang mau didorong agar ada Munas luar biasa sebelum Munas bulan Desember 2024," ungkap Luhut dalam video yang dikutip Jumat 9 Agustus 2024.

"Saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri," ujarnya.
 
“Golkar itu akan ada Munas sesuai aturan Munas yang lalu yaitu di bulan Desember tahun ini, ya kita tunggu aja Desember tahun ini," bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut menyinggung soal Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar.

Menurutnya, kinerja Airlangga, baik dalam Kabinet Kerja Jokowi maupun dalam kepengurusan partai sangat baik.

Oleh karena itu, dirinya mengingatkan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tetap solid.

"Yang kedua saya mau sampaikan apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, Saudara Airlangga Hartarto? Saya di kabinet sama sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas dengan baik dan menurut saya Golkar dalam kepemimpinan dia Itu juga mencapai prestasi yang cukup baik," ungkap Luhut.

"Kita semua harus kompak di Golkar, jangan pernah kita mau diintimidasi atau dipengaruhi oleh siapa pun dari luar untuk tujuan-tujuan pribadi atau tujuan-tujuan lain yang membuat Golkar itu jadi tidak solid," tegasnya.

"Saya imbau kepada semua teman-teman ayo rapatkan barisan kita mari kita semua mendukung Anggaran Dasar Rumah Tangga dari hasil keputusan Munas yang lalu apa pun Golkar itu tetap harus solid. Saya percaya kita semua akan solid. Sekali lagi mengimbau kita semua harus solid," ujarnya di akhir video.

Baca juga: Ikrar Nusantara Tuding Presiden Jokowi Tak Tahu Berterima Kasih ke Airlangga

Baca juga: Ini Jawaban Tegas Presiden Jokowi Pasca Airlangga Mundur dari Jabatannya

Potret Gibran Sebelum Airlangga Mundur 

Bersamaan dengan mundurnya Airlangga Hartarto, poster Gibran Rakabuming Raka sempat  viral di media sosial. Poster itu menjadi bukti masuknya keluarga Jokowi dalam kepengurusan Partai Golkar.

Apalagi saat ini muncul lagi pengusungan Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Setidaknya itu terlihat dalam poster.

Dalam poster yang beredar luas di media sosial, Gibran terlihat mengenakan surjan lurik dan blankon khas Jawa Tengah berlatarkan warna kuning khas Partai Golkar.

Pada bagian bawahnya tertulis 'Deklarasi Gibran Rakabuming Raka for Ketum Golkar Tahun 2024-2029'.

Poster itu diunggah oleh sejumlah akun media sosial yang memiliki banyak follower turut mengunggah potret Gibran secara serentak.

Begini Kata Elit Golkar

Menanggapi isu Gibran sebagai Caketum Partai Golkar, Ketua DPP Partai Golkar Muhidin M Said, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini, Partai Golkar belum membahas calon pengganti untuk posisi Ketum Golkar.

Apalagi membahas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai calon kandidat. "Belum dibicarakan, kita belum ke arah itu," ujar Muhidin M Said pada Minggu 11 Agustus 2024.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Gibran untuk mencalonkan diri, Muhidin menambahkan belum ada pembicaraan atau keputusan resmi mengenai caketum.

Sebab, DPP Golkar terlebih melakukan rapat internal terkait kemunduran Airlangga Hartarto.

"Dirapatkan dulu," tandasnya.

Layaknya Game of Thrones

Mundurnya Airlangga dari pucuk pimpinan Partai Golkar menuai tanda tanya banyak pihak.

Peter F Gontha bahkan menyebut intrik yang terjadi dalam internal Partai Golkar layaknya serial Game of Thrones.

Hal tersebut disampaikan Peter F Gontha lewat status instagramnya @petergontha pada Minggu 11 Agustus 2024.

Dalam postingannya, ganjang-ganjing yang terjadi di Partai Golkar hingga mundurnya Airlangga sangat tidak masuk akal.

Dirinya menyebut gila.

 "Gila!!!! Permainan Apa Lagi Ini! Asli GAME of THRONES!" tulis Peter F Gontha.

Untuk diketahui, Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar). 

Hal tersebut disampaikan Airlangga, dalam sebuah video dalam pernyataan kepada seluruh kader Partai Golkar yang diterima Warta Kota, pada Minggu 11 Agustus 2024.

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga. 

Airlangga menjelaskan, jika pengunduran diri terhitung sejak Sabtu 10 Agustus 2024. 

Ia pun menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," ucapnya. 

Airlangga mengatakan, jika demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya.

Kata Airlangga, Partai Golkar selama 60 tahun telah membuktikan hal ini.

Kemudian Airlangga singgung soal Pemilu 2024, Golkar bahkan memenangkan 102 kursi DPR dan ratusan bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat dari Sabang sampai Merauke.

Lebih lanjut, Airlangga juga berujar soal Golkar telah memberikan kontribusi besar dalam kemenangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.

"Untuk mempercepat langkah kita untuk memajukan Indonesia, sebagai pribadi dan bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam saya ucapkan terima kasih yang tulus," ucap Airlangga. 

Selain itu, Airlangga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Ma'ruf Amin. 

Kemudian presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, serta petinggi dan senior Partai Golkar.

"Kepada Bapak Jusuf Kalla dan Abu Rizal Bakrie, Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Bapak Agung Laksono, serta Bapak M. Hatta, saya juga menguncapkan beribu terima kasih atas kerja sama, dukungan dan bimbingan yang diberikan," pungkasnya.

Airlangga Berkorban Demi Jokowi

Elite Partai Golongan Karya (Golkar) memastikan tidak ada desakan eksternal di Airlangga Hartarto yang memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. 

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia pun memastikan partainya tidak retak di tengah keputusan tersebut.

"Tidak, saya kira kita apa namanya ya, selama ini solid. Selama ini semua roda organisasi berjalan dengan baik," tuturnya di rumah dinas Airlangga Hartarto di Komplek Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu 11 Agustus 2024.

Kemudian Doli menyebut, jika terdapat beberapa pertimbangan di balik mundurnya Airlangga Hartarto. 

Baca juga: Pasca Airlangga Mundur, Jusuf Hamka pun Mundur juga, Begini Katanya

Baca juga: Ray Rangkuti: Akhirnya Airlangga Jatuh juga Setelah Dipukul Dua Kali

Salah satunya kata Doli, untuk menjaga soliditas partai Golkar dalam masa transisi pemerintahan Joko Widodo - Ma'ruf Amin ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. 

Selanjutnya Doli berujar, jika Airlangga nantinya akan lebih fokus di kabinet sebagai Menko Perekonomian.

"Supaya Ketua Umum lebih fokus pada tugas dan tanggung jawab Menko Perekonomian. Maka justru dia mengundurkan diri. Supaya jalannya organisasi ini tidak terganggu," katanya. 

"Ketum kami itu sebagai Menko Perekonomian sepertinya lebih dibutuhkan di kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan. Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma'ruf Amin dan kemudian ke depan pak Prabowo dan pak Gibran," sambungnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS