Ray Rangkuti: Pilkada Kotak Kosong Tanda Kemerosotan Demokrasi Indonesia

POS-KUPANG.COM – Dinamika politik tentang kotak kosong yang berkembangan belakangan ini memantik Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti angkat bicara. Ia menyoroti secara tajam wacana kotak kosong akhir-akhir ini.

Ray Rangkuti yang juga Pengamat Politik ini, mengatakan bahwa dinamika kotak kosong dalam pilkada merupakan tanda-tanda adanya kemerosotan demokrasi di era Presiden Jokowi saat ini.

“Jadi, fenomena kotak kosong dalam pilkada 2024, merupakan lanjutan dari kemerosotan demokrasi di era kepemimpinan Presiden Jokoowi,” ujar Ray Rangkuti, Jumat 9 Agustus 2024.

Ia lantas sekilas mengulas fakta tentang Pilpres 2024 yang diwarnai dengan politik cawe-cawe dengan bagi-bagi bansos yang merupakan bagian dari kemerosotan demokrasi. Dan jika kini terjadi politik kotak kosong maka itu merupakan hal terburuk dalam demokrasi.

Dikatakannya, fenomena kotak kosong memang pernah terjadi tapi itu di kabupaten dan kota. Jika sekarang merambah sampai ke provinsi bahkan Jakarta, itu menandakan bahwa degradasi politik makin menguat. 

Bahkan ia meramalkan bahwa saat ini ada sekitar empat atau lima provinsi yang sangat potensial bagi pasangan calon untuk melawan kotak kosong.

“Kontroversi di atas masih dalam tahapan menuju pencalonan," ujarnya. 

"Kita belum sampai ke tahapan penetapan paslon, kampanye dan pemungutan/penghitungan suara dan penetapan hasil," imbuhnya. 

"Tentu saja, suasana yang memerosotkan nilai demokrasi ini, kita harapkan tidak berlanjut pada tahapan-tahapan berikutnya,” ungkap Ray Rangkuti.

Dia menyebut munculnya kotak kosong karena ada praktik borong parpol dalam pilkada. 

Hal ini menciptakan pasangan tunggal melawan kotak kosong. 

Menurut Ray, salah satu motornya adalah parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Koalisi yang dibentuk untuk mengusung anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Kini Koalisi Indonesia Maju (KIM) sedang berjuang memuluskan keinginan mereka, yakni Ridwan Kamil versus kotak kosong.

Untuk mewujudkan itu maka KIM dikembangkan menjadi KIM Plus.

Mereka pun sangat berharap PDIP mau bergabung dengan penawaran menarik tentunya.

Jika demikian, Anies Baswedan yang digadang-gadang mau ikut kontestasi Pilkada Jakarta batal.

Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, KIM ingin merangkul semua pihak untuk bersama-sama membangun Jakarta, termasuk PDIP.

"Kita komunikasi dengan semua. Karena kita mengusung calon di pilkada ini bukan untuk membuka front atau menggunakan politik konfrontatif, melainkan untuk merangkul semua, mengajak semua kekuatan berjuang bersama untuk membangun Jakarta," ujar Herzaky saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu 7 Agustus 2024.

"Tantangan yang kita hadapi ke depan tidak mudah. Tentunya makin banyak dukungan, makin baik," imbuhnya.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay juga mengakui jika KIM berkomunikasi dengan PDIP untuk Pilkada Jakarta 2024.

Pembicaraan ini agar PDIP turut bergabung ke KIM untuk membentuk koalisi raksasa "KIM Plus".

Saleh mengatakan, memang sebaiknya semua pihak bergabung sehingga tidak perlu ada friksi.

"Ada komunikasi. Masing-masing masih mendalami. Namun sebaiknya, semua bergabung. Dengan begitu, tidak ada friksi-friksi politik yang menghabiskan banyak energi dan pikiran," ujar Saleh saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Rabu.

Sinyal PDIP Incar kursi cawagub

Sinyal positif PDIP terhadap KIM Plus diungkap oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah.

Said mengakui, partainya membuka komunikasi dengan sejumlah parpol yang tergabung dalam KIM.

"Ya itu (komunikasi dengan) KIM Plus lah. Kan tidak bisa dihindari komunikasi itu," kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2024.

"Kami dengan Bapak Airlangga (Ketum Partai Golkar) bertelpon, kadang bertemu, dengan Bang Zul (Ketum PAN) kami datang, dengan Gus Imin (Ketum PKB) kami datang, ke Pak Dasco (Ketua Harian Gerindra) kami datang. Ini kan membuat nyaman hidup kita," ujar dia.

Said juga menyampaikan, terbukanya komunikasi itu lantaran di KIM Plus belum menemukan sosok calon wakil gubernur pendamping Ridwan Kamil.

Artinya, bisa jadi pendamping Ridwan Kamil nantinya akan diberikan ke kader PDIP jika partai banteng merapat.

"Figur keduanya (cawagub) kan belum. Marilah kasih kesempatan kami, partai politik ini untuk terus-menerus melakukan komunikasi lintas partai," terang Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini.

Said mengeklaim, PDIP membuka komunikasi dengan KIM Plus dengan landasan menghindari politik transaksional.

Untuk itu, ia memandang pentingnya musyawarah dan komunikasi tetap terlaksana meski berbeda pandangan.

"Kan itulah yang diinginkan oleh kita semua, bermusyawarah, bukan transaksional musyawarahnya, tapi musyawarah dilakukan dengan hikmat dan kebijaksanaan," kata Said.

Baca juga: PKS Mulai Tinggalkan Anies Baswedan, Kini Perlahan Merapat ke Prabowo 

Baca juga: Ridwan Kamil Pastikan Maju di Pilkada DKI Jakarta: Saya Siap Lawan Siapa Saja

Baca juga: Tak Mampu Tambah 4 Kursi, Anies Baswedan Bakal Gagal Maju di Pilgub DKI

Jika PDIP merapat ke KIM plus, maka peluang munculnya calon tunggal melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta semakin terbuka lebar.

Sebab, bisa jadi nantinya partai tersisa yang tak memenuhi syarat 22 kursi DPRD untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta.

Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat mengatakan, PDIP tak akan membiarkan munculnya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta 2024.

Untuk itu, menurut Hasto, PDIP terus mengupayakan kerja sama dengan partai politik (parpol) lain untuk mengusung jagoannya.

“PDI Perjuangan terus membangun komunikasi politik dengan partai-partai sehingga nantinya di Jakarta tidak akan ada kotak kosong,” ujar Hasto. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS