KPPN Atambua Gelar Forum Konsultasi Publik, Wadah Peroleh Masukan dan Evaluasi Pelayanan Publik

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Agustinus Tanggur

POS-KUPANG.COM, ATAMBUA - KPPN Atambua sebagai kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama stekholder terkait dan masyarakat, Kamis 8 Agustus 2024.

Forum ini untuk menyampaikan kebijakan pengelolaan keuangan negara, layanan, profil dan inovasi dari KPPN Atambua, serta menjadi sarana dialog, diskusi, pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik (KPPN) dengan stakeholder dan Masyarakat. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten TTU, seluruh Satuan Kerja pengelola APBN, Perbankan (Himbara dan Bank NTT), Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Media Massa dan Lembaga Penyiaran Publik, Akademi dan UMKM. 

Kepala KPPN secara langsung memaparkan mengenai layanan dan standar layanan KPPN Atambua, Profil KPPN, inovasi yang telah dilakukan KPPN Atambua. 

Kepala KPPN Atambua, Mauritz Cristianus Raharjo Meta menyampaikan bahwa FKP ini dalam kerangka transparansi dan efektivitas peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk KPPN sebagai Treasurer, Finansial Advisor dan Regional Chief Economist di Daerah. 

Lebih lanjut, Mauritz Meta menyampaikan bahwa penyelenggaraan FKP ini memberikan kesempatan bagi stakeholder termasuk Masyarakat dalam memberikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara layanan terkait layanan yang diterima. 

"Bagi KPPN selaku penyelenggara kegiatan, manfaat kegiatan FKP ini sebagai wadah untuk memperoleh masukan dari publik termasuk evaluasi penyelenggara pelayanan," ujarnya. 

Kepala KPPN Atambua juga mengatakan, melalui FKP ini, menjadi langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi, koloborasi dan sinergi antara KPPN selaku treasurer dan finansial advisor di daerah dengan seluruh stakeholder. 

Baca juga: Realisasi APBN Semester I Lingkup KPPN Atambua Capai Rp1,495 Triliun

"Dengan demikian APBN sebagai instrumen fiskal dapat berkontribusi optimal bagi kesejahteraan rakyat serta mendukung percepatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tiga Kabupaten di batas negeri yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka dan Kabupaten TTU," tegasnya. 

Beberapa Stakeholder dari KPPN Atambua juga menyampaikan testimoni maupun harapan untuk KPPN Atambua. 

Asisten Tiga Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, menyampaikan apresiasi kepada KPPN Atambua atas pelayanan yang diberikan sehingga dalam penyaluran dana transfer ke daerah terlaksana dengan baik dan cepat.

Rektor Universitas Timor, Dr. Ir. Stefanus Sio, MP juga mengaku sangat terbantu dengan kegiatan asistensi, konsultasi dan evaluasi yang dilakukan oleh KPPN Atambua secara berkelanjutan. 

Hal senada juga disampaikan oleh Kapolres Belu, Kapolres Malaka, Lembaga/Yayasan Cis Timor, dan perwakilan dari Perbankan (Bank Mandiri) berupa apresiasi dan terima kasih serta bersedia mendukung program dan inovasi KPPN Atambua. 

Kepala RRI Atambua menyampaikan harapan agar KPPN Atambua terus aktif dan kerjasama dengan Lembaga Penyiaran maupun Media Cetak dan Online untuk edukasi publik mengenai APBN dapat terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas lagi. (Cr23) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS