Anies Baswedan Belum Tentu Jadi Kontestan di Jakakrta, Begini Kata Zaki Mubarak

"Kalau PKB dan Nasdem cabut dukungan ke Anies, itu artinya ya sangat mungkin Anies itu tak akan mendapatkan tiket untuk maju," lanjut Adi.

Menurut Adi, ketika wacana PKB dan Nasdem batal mendukung Anies muncul, itu artinya tawaran yang diberikan oleh KIM sangat menggiurkan, seperti tawaran jatah kursi menteri.

"Kalau menjadi bagian dari kekuasaan politiknya Prabowo dan Gibran, ini fix dan nyata untuk lima tahun yang akan datang, PKB dan Nasdem akan jadi bagian dari kekuasaan. Mungkin salah satunya jadi menteri," ucapnya.

"Saya kira itu jauh lebih memungkinkan dibandingkan dengan yang lain, seperti mengusung Anies Baswedan yang belum tentu akan memberikan faedah elektoral kepada NasDem dan PKB," papar Adi.

"Seberapa kuat KIM, terutama Gerindra? Saya kira memberikan hentakan signifikan tawaran politiknya jauh lebih menggiurkan, dan jauh lebih memberikan angin surga, kalau betul Nasdem dan PKB itu angkat kaki dari Anies," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid sempat mengungkapkan, ada peluang partainya batal mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies pada Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Hal tersebut, kata Jazilul, dapat terjadi apabila PKB memutuskan bergabung ke barisan KIM pada Pilkada Jakarta.

Jazilul bahkan mengaku, PKB sudah menerima tawaran untuk bergabung ke KIM dan tengah mempertimbangkan tawaran tersebut.

"Semua serba mungkin," kata Jazilul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 2 Agustus 2024.

"Kita pertimbangkan, kita pertimbangkan. Kan sudah ada tawaran, PKB akan mempertimbangkan untuk kebaikan Jakarta, kebaikan Indonesia," imbuhnya.

Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, sebelumnya juga menyebut NasDem bisa saja batal mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024, meskipun sudah mendeklarasikan dukungan.

Kemungkinan tersebut, kata Sahroni, karena politik itu sifatnya dinamis, apalagi waktu pendaftaran calon masih panjang, sekitar satu bulan lagi.

Ditambah lagi, sejauh ini Anies diketahui belum mendapatkan surat rekomendasi resmi dari NasDem untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

Menurut Sahroni, kunci seseorang diusung di Pilkada adalah ketika mereka telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah secara resmi.

Jika masih hanya diberi surat rekomendasi, kata Sahroni, hal tersebut masih bisa dibatalkan dan pendafataran calon tak dilanjutkan.