Kunker ke KPU NTT, Abraham Paul Liyanto Dapat Sejumlah Usulan 

Ia menyebut, Pemilu 2014, sistem pembayaran bagi komisioner lewat Pokja juga dilakukan. Hal itu memberi tambahan penghasilan bagi para komisioner KPU dalam Pemilu. Justru, Pemilu kali ini tidak ada lagi diterapkan. 

"Jadi tiap tahapan itu kan ada kelompok kerja, ini yang sekarang sudah tidak ada lagi. Terakhir itu di Pemilu tahun 2014. Sekitar 5 sekian triliun alokasi anggaran tapi tidak ada dasar pembayaran," kata dia. 

Untuk itu, ia berharap Abraham Liyanto bisa menyampaikan hal ini ke kementrian terkait agar bisa memberi kepastian sebagai bentuk ungkapan terima kasih atas kerja-kerja yang sudah dilakukan penyelenggara dalam Pemilu. 

KPU NTT juga mengusulkan agar pemilihan umum dan Pilkada dilakukan di tahun berbeda. Sebab, akan membuat kerja penyelenggara lebih berat, di samping persoalan anggaran yang kerap menjadi masalah terutama di daerah dengan keuangan terbatas seperti NTT. 

Perhatian lain adalah mengenai para kandidat yang sebelumnya telah terpilih di legislatif dan hendak bertarung di pemilihan kepala daerah. Anggota legislatif yang dipilih harusnya diberi jeda hingga satu tahun, agar memberi ruang bagi kandidat membuat keputusan dan mempersiapkan diri. 

Abraham Paul Liyanto mengatakan, kunjungan kerja ia lakukan itu berkoordinasi mengenai tahapan Pilkada yang berlangsung. Dia menyebut beberapa masukkan itu akan ia sampaikan ke kementrian terkait. 

"Saya ingin mendengar langsung. Ini juga kita pernah ketemu tentang anggaran, dana daerah yang harus dipersiapkan. Saya kira yang lalu juga sudah disampaikan, yang ada kaitannya alasan perbankan (waktu itu)," katanya. 

Dia menyebut, masih ada kendala seperti yang dilaporkan. Abraham Liyanto menyebut dirinya akan membuat laporan tertulis dan tetap membantu proses itu ditingkat nasional. Abraham Liyanto mengatakan pemisahan Pemilu dan Pilkada memang dibuat agar menghemat anggaran. 

Namun, faktanya justru penyelenggaraan secara bersamaan menimbulkan besaran anggaran yang dibutuhkan. Sisi lain, ada tarikan politik yang dibarengi dengan proses itu. Ia mengatakan, usul saran ini akan disampaikan saat masa sidang dan secara resmi menyurati lembaga terkait. 

"Saya mohon dukungannya, kali ini saya masuk ke komisi keuangan," kata dia. 

Abraham Liyanto kembali menegaskan, sisa waktu dua bulan sebelum berakhirnya pemerintah yang sekarang, ia akan membantu menjembatani berbagai keluhan itu agar didengar dan ditindaklanjuti. (fan) 

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS