Berita NTT

Kunker ke KPU NTT, Abraham Paul Liyanto Dapat Sejumlah Usulan 

regulasi penetapan dan persiapan logistik terkadang terlambat. Ia meminta bantuan ke Abraham Liyanto agar bisa membantu menyambung itu. 

Penulis: Irfan Hoi | Editor: Rosalina Woso
POS-KUPANG.COM/IRFAN HOI
Foto bersama anggota DPD RI Abraham Paul Liyanto bersama para pimpinan KPU NTT dalam agenda kunjungan kerja (Kunker).  

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) NTT Abraham Paul Liyanto melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTT.  Dalam kegiatan itu, Abraham Liyanto mendapat sejumlah usulan dan masukkan. 

Agenda formal itu berlangsung di aula KPU NTT, Kamis 1 Agustus 2024 pagi. Abraham Liyanto diterima komisioner KPU, Kanisius Nahak dan Lodowyk Frederik Ringu serta staf di KPU NTT

Mengawali itu, Kanisius Nahak menyampaikan saat ini sedang dilaksanakan tahapan Pilkada. Pendataan pemilih sedang dilakukan. Namun, terdapat beberapa persoalan seperti warga yang belum memiliki dokumen kependudukan. 

Masih ada warga negara yang belum memiliki dokumen seperti KTP. Ini menjadi atensi kita semua, kiranya bapak bisa membantu menyampaikan ke Kemendagri, sehingga kemudian bisa ditindaklanjuti kebawah," ujarnya.

Baca juga: Jadwal Kapal Ferry di Kupang NTT Kamis 1 Agustus 2024, KMP Ile Labalekan Kupang – Aimere – Waingapu

Ia mengatakan, regulasi penetapan dan persiapan logistik terkadang terlambat. Ia meminta bantuan ke Abraham Liyanto agar bisa membantu menyambung itu. 

Terdapat, kata dia, beberapa daerah di NTT yang belum memiliki anggaran Pilkada. Salah satunya adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan atau TTS. 

Menurut dia, dari informasi yang ia peroleh, kabupaten TTS, kemungkinan alokasi anggaran ke KPU setempat bisa terjadi di bulan November 2024. Sementara tahapan Pilkada sedang berlangsung. 

Persoalan anggaran ini, ia meminta agar ke depan anggaran Pilkada bisa dimasukkan ke sumber APBN. Sebab, persoalan anggaran menjadi kendala hampir tiap kali pelaksanaan Pilkada. 

Lodwyik Frederick menambahkan, tahapan Pemilu memasuki penghujung proses itu. Disamping itu, KPU akan melakukan rapat pleno dari tingkat desa/kelurahan hingga kabupaten/kota dan Provinsi, tentang rekapitulasi hasil pemutakhiran menjadi daftar pemilih sementara. 

Setelah pleno, diumumkan ke publik agar dicermati bersama. Jika ada pemilih yang belum terdaftar maka diharapkan bisa melapor agar dilakukan pendataan. 

Ia juga melapor ada 4 daerah yang memiliki kandidat calon kepala daerah. Menurutnya, regulasi membuka ruang untuk tiap masyarakat agar mengikuti kontestasi Pilkada lewat jalur perseorangan. 

"Kalau bapak berkesempatan bisa membantu kami, dari 22 kabupaten/kota, masih tersisa 6 kabupaten yang dana hibahnya belum tuntas. Ini sudah mendapat perhatian dari pimpinan RI tapi tolong dibantu Pak Paul," kata dia. 

Ia menambahkan, daerah dengan kekurangan anggaran Pilkada adalah Kabupaten Kupang, TTS, Alor, Nagekeo, Ende dan Sumba Barat Daya. Sejumlah daerah ini sebetulnya sudah dilakukan komunikasi sejak beberapa waktu lalu. 

Lodowyk Frederik juga meminta bantuan Abraham Liyanto agar meneruskan aspirasi mengenai kompensasi bagi para komisioner sebagaimana janji Presiden Jokowi tahun lalu. 
Padahal, ada anggaran yang disiapkan bagi para komisioner dalam melaksanakan pekerjaan. 

Halaman
12
Sumber: Pos Kupang
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved