Protes ke Jokowi, Megawati Geram Hasto Dipanggil Aparat, Bakal Temui Kapolri

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Presiden kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri geram atas dipanggilnya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh aparat penegak hukum belakangan ini.

Megawati menegaskan, dirinya akan mendatangi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika Hasto ditangkap.

Hal ini disampaikan Megawati ketika menjadi pembicara pada hari kedua Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Perindo 2024 di iNews Tower, Jakarta, Selasa (30/7).

Megawati mengaku sudah meminta Hasto agar tak takut jika dipanggil aparat penegak hukum. "Sudah enggak usah takut, kalau kamu (Hasto) diambil, aku pergi ke Kapolri," kata Megawati.

Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini mengaku ingin mendengar langsung pernyataan Kapolri. "Coba pingin apa ngomong sih Kapolri itu. Lho iya lah. Enak saja," ujar Megawati.

Megawati mengaku sangat heran lantaran kader PDIP kerap dipanggil aparat penegak hukum. "Coba pikir, coba kalau bisa. Tapi mau ngambil saya pada enggak berani. Jadi yang seserannya di sekeliling saya gitu lho," ungkapnya.

Belakangan Hasto memang beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum, yakni Polda Metro Jaya dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, Hasto dipanggil KPK untuk dimintai keterangan atas kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku.

Baca juga: KPK Cekal Staf Hasto Kristiyanto Keluar Negeri, Ini Alasannya

KPK juga memanggil Hasto untuk dimintai keterangan dalam kasus suap proyek jalur kereta Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub).

Megawati juga menyebut saat ini hukum diobrak-abrik kekuasaan. Megawati mengatakan, dirinya tak takut ketika Sekretaris Jenderal PDIP Hasto dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Megawati mengaku geram terhadap Rossa Purbo Bekti, penyidik KPK yang melakukan penggeledahan.

"Sama Rossa saya ngomong, kamu siapa Rossa? Jangan hanya karena kamu KPK lho. Ya, saya enggak takut, gile," kata Megawati.

Megawati juga kesal lantaran saat ini orang takut untuk menyuarakan tentang kondisi hukum di Indonesia. "Sekarang ke mana itu? Ke mana itu? Mengapa kalian tidak berani untuk mengatakan kebenaran bahwa hukum sekarang itu diobrak-abrik oleh kekuasaan," ucapnya.

Protes Jokowi

Megawati Soekarnoputri juga mengaku pernah protes ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai slogan Indonesia Maju. Sebab, Megawati menyebut bahwa Indonesia Raya adalah harapan para pendiri bangsa Indonesia.

"Saya bilang pada Pak Jokowi kenapa sih mesti Indonesia Maju. Mbok ya sudah Indonesia Raya itu yang diharapkan diinginkan oleh para pendiri kita," kata Megawati.

Megawati bercerita ketika ayahnya, Soekarno atau Bung Karno selalu mengingatkan perjuangan mereka sebagai jembatan emas menuju Indonesia Merdeka. Ia juga memahami bahwa jembatan emas yang ingin dimaksud adalah Indonesia Raya.

“Dan apa yang dikatakan Bung Karno itu sebetulnya memang ada benarnya kalau kita melihat Kerajaan Sriwijaya Kerajaan Majapahit,” ujar Megawati.

Baca juga: Hasto Terseret Kasus Dugaan Suap, Begini Fakta Sesungguhnya

Megawati juga bercerita ketika dirinya menjadi Presiden RI 2001-2024. Ketika itu dia mendapatkan buku dari salah seorang professor asal Prancis.

Dalam tulisan itu, kata dia, disebutkan kalau tulisan-tulisan di Borobudur itu menyatakan lantainya Kerajaan Majapahit dari emas.

“Jadi saya dapat membayangkan bahwa Indonesia ini memang kaya raya,” ungkap Megawati.

Singgung MPR

Ibunda Ketua DPR Puan Maharani ini juga meminta agar MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. Menurut Megawati, saat ini Pancasila dan Nasionalisme tak dijalankan secara konsekuen.

"Enggak ngerti saya, jadi maunya apa? Ayo kita rembuk," kata Megawati.

Karenanya, dia mengusulkan agar MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara. "Makanya saya bolak-balik bilang MPR itu mbok jadikan (lembaga) tertinggi untuk rembuknya masalah kebangsaan, bukan yang cere-cere," ujar Megawati.

Namun, kata Megawati, beberapa partai politik (parpol) lain tak sependapat dengan usulannya. "Tetapi enggak ada yang mau, partai-partai enggak mau, ya sudah, yowes, ya gimana, gitu lho," ujarnya.

Dia mengaku setuju jika Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diamandemen guna mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara.

"Kalau ada harus amandemen, makanya saya minta waktu raker ke berapa saya minta partai coba pikir mari kembalikan MPR karena itu dibuat oleh para pendiri bangsa, MPR berbeda dengan DPR," ucap Megawati. (tribun network/fer/wly)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lain di GOOGLE NEWS