15 Tahun Tragedi Montara, Nelayan Menderita dan Bukti Lemahnya Diplomasi RI terhadap Australia

Nukila menambahakan, dalam tren global hari ini, perusahan multinasional dalam melakukan operasi bisnisnya harus memperhatikan standar keberlanjutan, tapi oleh PTTEP malah tidak menjalankan itu.

“Perilaku PTTEP ini jelas bertolak belakangan dengan kehendak global saat ini yang mana sangat tertib untuk mempraktekan standar mitigasi terhadap risiko-risiko bisnis terhadap dampak Lingkungan, ekonomi dan sosial di sekitar wilayah operasi. Aneh, perusahaan ini malah tidak mempraktekkan itu. Kami mengecam keras, dan meminta Dewan Keamaman PBB untuk menyikapi serius atas tragedi ini” pungkas Nukila.

Sementara itu, Koordinator KOALISI, Greg R. Daeng yang dihubungi terpisah menyampaikan bahwa perisitiwa Minyak Montara adalah satu kejahatan HAM berat terhadap Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

“Ya, kami cukup serius menaruh perhatian terhadap kasus ini (Montara) sejak lama. Apa yang terjadi di Laut Timor itu sudah terkategori Ecoside atau kejahatan HAM berat terhadap lingkungan. Sebab telah menimbulkan dampak kerugian yang cukup masif dan meluas terhadap puluhan ribu nelayan dan penduduk pesisir di Nusa Tenggara Timur,” kata pria yang juga berprofesi sebagai pengacara HAM tersebut.

Greg menambahkan, posisi yang tidak menentu dari penyelesaian kasus tumpahan minyak Montara ini juga diperparah model diplomasi yang lemah dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap Pemerintah Australia.

“Sudah hampir 15 tahun berjalannnya kasus ini, tapi sampai dengan saat ini titik terang penyelesaiannya pun belum juga nampak. Ini juga merupakan bukti dari lemahnya diplomasi politik luar negeri kita terhadap pemerintah Australia,” tutur Greg.

Greg pun mendesak agar Pemerintah Indonesia melalui Satgas Montara yang dibentuk oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan dapat bekerja efektif dan lebih serius untuk menuntaskan persoalan Montara dan membawa harapan keadilan bagi para nelayan korban yang telah menderita belasan tahun.

“Atas nama KOALISI, kami mendesak agar Satgas Montara dapat bekerja lebih serius dan optimal. Harus dengan cara-cara yang extra ordinary. Dan juga janji Pak Luhut selaku Menko Marves untuk mendorong pembentukan Peraturan Presiden tentang optimalisasi Penanganan Dampak Tumpahan Minyak Montara, harus segera dibuktikan, agar penantian keadilan dari para korban bisa segera terjawab,” demikian Greg. (*)