Wawancara Eksklusif - Masinton Pasaribu Khawatir Konfigurasi Pilkada Mirip Pilpres

POS-KUPANG.COM, JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengaku khawatir konfigurasi Pilkada Serentak akan seperti Pilpres 2024 yang akan ditentukan oleh figur-figur tertentu.

Menurutnya, hal itu akan disayangkan mengigat Pilkada Serentak akan menentukan pemimpin daerah di 38 provinsi sama 540 lebih kabupaten/kota.

“Kita kan ingin pelaksanaan Pilkada ini sebagai momen demokrasi momentum rakyat memiliki kedaulatannya untuk memilih siapa pemilih di daerahnya baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota,” kata Masinton dalam podcast di Kantor Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Masinton berharap sarana kedaulatan rakyat sebaiknya biarkan para kontestan, biarkan para kontestan, biarkan rakyat yang memilih.

Pelaksanaan pilpres kemarin mestinya menjadi momentum untuk mengingkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi tanpa melibatkan aparatur negara.

“Ini sarana demokrasi di masyarakat tadi itu. Jadi, artinya apa? Kita mau, ya ini kualitas pemilu, kualitas demokrasi harus kita tingkatkan lah. Kita jangan mengulangi yang dikritik pada masa pilpres lalu gitu ya,” imbuh dia.

Setiap daerah, lanjut Masinto, memiliki karakteristiknya masing-masing dan masyarakat punya referensi pilihannya masing-masing terhadap tokoh-tokoh di daerah-daerah tersebut yang mencalonkan diri.

Berikut wawancara Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra dengan Masinton Pasaribu:

Sekarang ini mulai hangat Pilkada Serentak dan banyak pihak menyebut bahwa konfigurasi Pilkada nanti mirip-mirip sama Pilpres yaitu bahwa Pak Jokowi, Pak Prabowo yang konon akan sangat menentukan figur-figur yang akan menang Pilkada. Abang sebagai Kader PDI Perjuangan yang mengikuti perjalanan politik negeri ini tentu punya pendapat?

Pertama ini kan Pilkada dilakukan serentak dalam sejarah Republik, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara serempak seluruh Indonesia, 38 provinsi sama 540 lebih kabupaten:kota gitu.

Nah tentu, kita kan ingin pelaksanaan Pilkada ini sebagai momen demokrasi momentum rakyat memiliki kedaulatannya untuk memilih siapa pemilih di daerahnya baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Sebagai pemilih sebagai sarana kedaulatan rakyat maka ini tuh biarkan para kontestan, biarkan para kontestan, biarkan rakyat yang memilih. Jadi, jangan seperti pilpres pemilu kemarin.

Ini sarana demokrasi di masyarakat tadi itu. Jadi, artinya apa? Kita mau, ya ini kualitas pemilu, kualitas demokrasi harus kita tingkatkan lah. Kita jangan mengulangi yang dikritik pada masa pilpres lalu gitu ya.

Sehingga ada koreksi dan evaluasi gitu ya agar pelaksanaan pilkada di daerah-daerah itu menjadi momentum untuk mengingkatkan partisipasi dan kualitas demokrasi kita serta pemilu kita. Nah, kemudian tentu ini akan menjadi menarik ya.

Karena semua nanti energi bangsanya di seluruh daerah, dia akan merayakan, apa, menghadapi momentum pemilu pilkada tadi untuk memilih siapa yang akan menjadi kepala daerahnya. Nah, tentu apakah, orang kan sering mengkaitkan gitu ya, apakah ini akan sama nanti referensi di pusat, pilpresnya sama dengan di daerah. Saya rasa itu berbeda.