TNI Siagakan Kekuatan di Perbatasan Natuna Utara

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -  Kemenhan dan TNI akan terus meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer guna mengantisipasi kemungkinan terburuk konflik di Laut China Selatan (LCS).

Kekuatan militer itu disiagakan di perbatasan Laut Natuna Utara dengan Laut China Selatan (LCS).

Hal itu diungkapkan Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsdya (Purn) Donny Ermawan Taufanto dalam paparannya pada seminar nasional Sejarah TNI AL bertajuk “Perspektif Historis Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara dan Papua” di Balai Samudra, Jakarta Utara, Senin (8/7/2024).

Baca juga: Patroli Gabungan di Perbatasan Negara Libatkan Satgas TNI-Polri dan CIQ-UPF Timor Leste

“Di Laut Natuna Utara, Kemenhan dan TNI akan meningkatkan dan menyiagakan kekuatan militer yang ada di wilayah perbatasan di Natuna Utara. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terburuk dan tetap menjaga keharmonisan hubungan militer dan nonmiliter negara tetangga,” kata Donny dikutip dari Kompas.com.

Donny menambahkan, TNI juga membentuk batalyon komposit di Natuna Utara. Selain itu, RI juga meningkatkan diplomasi militer dengan negara lain untuk menciptakan stabilitas keamanan LCS.

“Membentuk pangkalan TNI yaitu batalyon komposit di Natuna, meningkatkan patroli dan militer bersama di wilayah Natuna,” ujar Donny.

Pangkalan militer tersebut, lanjut Donny, berfungsi sebagai fungsi pertahanan dan kelangsungan hidup negara, terutama untuk menjaga dan mempertahankan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar.

“Pembangunan pangkalan militer di Natuna untuk melindungi sumber daya alam di kawasan tersebut,” kata Donny.

Donny mengatakan, Indonesia melalui forum diplomasi internasional dan forum ASEAN juga terus berupaya mencari solusi penyelesaian sengketa di Laut Natuna Utara secara damai.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan, Indonesia memiliki kepentingan besar untuk menjaga perdamaian di kawasan LCS.

Meskipun, Indonesia bukan negara claimant atau yang ikut bersengketa wilayah teritorial Laut China Selatan.

“Meskipun bukan negara claimant, Indonesia memiliki kepentingan yang besar untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Laut China Selatan,” kata Hadi sebagai pembicara kunci dalam webinar yang diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Selasa (19/3/2024).

Menko Polhukam menyebutkan bahwa Laut China Selatan adalah halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Tentunya kita tidak ingin melihat adanya konflik atau bahkan terjadinya perang terbuka di kawasan itu,” ucap Hadi.

Instabilitas dan konflik di Laut China Selatan, sebut Hadi, akan berdampak secara global dan menjadi ancaman langsung keamanan nasional dan kepentingan ekonomi Indonesia di kawasan. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS