Lipsus - Netizen Colek Akun Jokowi, Persoalkan Rekrutmen Catar Akpol Polda NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait rekrumen calon taruna (Catar) Akademi Kepolisian ( Akpol)  2024 di Polda NTT. Bahkan netizen me-mention akun Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo.

Diduga ada kolusi dalam proses seleksi dan hasil seleksi taruna-taruni Akpol 2024 Polda NTT. Oleh karena itu, Ombudsman NTT telah dugaan tersebut ke Irwasda Polda NTT untuk ditindaklanjuti.

Seperti diketahui, pada Rabu (3/7) Polda NTT telah menggelar sidang akhir untuk menentukan kelulusan calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol), dalam Panitia Daerah (Panda) Polda NTT untuk tahun ajaran 2024.

Baca juga: Lipsus - Polri Sumbang Atlet Buat NTT Berlaga di PON Aceh-Sumut 2024

Sidang di aula Rupatama lantai III Polda NTT tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, S.H., M.A., didampingi Wakapolda NTT Brigjen Pol Awi Setiyono, S.I.K., M.Hum., Irwasda, Kombes Pol I Made Sunarta, M.H. dan Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Satrya Yusada, S.I.K., M.Si.

Sidang kelulusan ini turut dihadiri oleh para orangtua calon taruna Akpol, peserta seleksi, pengawas internal dan eksternal, serta para ketua tim seleksi.

Kabag Dalpers Biro SDM Polda NTT, AKBP Sajimin, menjelaskan seleksi ini diikuti oleh 86 peserta.

“Seleksi ini diikuti 86 peserta, terdiri dari 70 pria dan enam wanita. Setelah berbagai tahapan seleksi yang dimulai dari pemeriksaan administrasi, hingga supervisi dari Mabes Polri, hanya 20 peserta yang berhasil melanjutkan ke tahap akhir, dengan rincian 17 pria dan 3 wanita,” ujarnya.

Mabes Polri memberikan alokasi kuota sebanyak 11 orang untuk Polda NTT, yang terbagi menjadi 5 orang dari kuota Mabes dan 6 orang dari kuota reguler.

Para peserta yang dinyatakan lulus akan segera berangkat ke Akpol Semarang pada akhir pekan ini untuk mengikuti seleksi di tingkat Mabes selama tiga pekan, dari 7 Juli sampai 1 Agustus 2024. Pendidikan di Lemdik Akpol Semarang dimulai 2 Agustus 2024 dengan durasi pendidikan selama 4 tahun.

Kapolda NTT, Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, mengapresiasi perjalanan panjang para peserta sejak Maret 2024 dan menegaskan proses seleksi telah dilaksanakan sesuai standar ISO 9007 dengan transparansi yang tinggi.

Dia juga memberikan penghargaan kepada panitia seleksi dari Biro SDM Polda NTT, atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas dengan jujur dan teliti, yang selalu diawasi oleh pengawas internal dan eksternal untuk memastikan integritas dan objektivitas proses.

"Saya tempatkan pengawas internal dan eksternal untuk mengawasi tahapan dan proses serta hasilnya sangat baik," kata Daniel.

Bagi para calon taruna yang berhasil lolos sambung Daniel, tetap menjaga kesiapan fisik, mental, dan akademik mereka karena tantangan berikutnya di tingkat Mabes Polri menanti. “Jangan sia-siakan kesempatan. Saya tidak inginkan ada Catar yang kembali," ucapnya.

Meskipun ada yang belum berhasil, Kapolda mengimbau agar mereka tetap semangat dan mempersiapkan diri untuk peluang lain yang akan datang.

“Ini bukanlah kekalahan, melainkan sebatas keterbatasan kuota yang tersedia. Dengan demikian, proses seleksi calon taruna Akpol di Polda NTT TA 2024 berjalan dengan baik, memberikan harapan bagi masa depan mereka dalam dinas kepolisian yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Tak Memihak Warga NTT

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton mengaku banyak keluhan disampaikan kepadanya lewat berbagai media sosial.

"Saya juga kebanjiran WA dan colekan di medsos terkait soal ini. Saya tadi sudah meneruskan ke Irwasda Polda NTT," kata dia, Sabtu (6/7).

Darius menyebut, pihaknya tidak dilibatkan sejak awal seleksi sehingga tidak mengetahui proses yang dimaksud. Biasanya, kata dia, ada pengawas eksternal agar adanya transparansi.

"Biasanya melibatkan pengawas eksternal dalam seleksi seperti ini agar transparan. Hemat saya, orang NTT juga mampu bersaing," katanya.

Menurut Darius, persoalan saat ini bukan menyangkut kemampuan, namun lebih kepada keadilan sebagai 'pemilik' kuota seleksi Catar Akpol itu. Ia prihatin dengan hal semacam ini.

"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, tetapi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika semua formasi Akpol dari NTT diisi orang luar, untuk apa buka seleksi Akpol di sini?. Prihatin sekali. Persepsi publik langsung terbentuk bahwa proses seleksi ini tidak memihak warga NTT," ujarnya.

"Kalau kolusi sih perlu dibuktikan ya. Tetapi dari nama-nama yang ada kan tidak nampak orang NTT ya," tambah dia.

Belakangan seleksi ini juga ramai di media sosial. Sejumlah akun Facebook hingga Instagram dan WhatsApp memposting daftar nama-nama Catar Akpol 2024 dari Polda NTT yang dinyatakan lolos.

Ragam komentar pun tersaji. Bahkan, ada umpatan yang menyebut NTT sebagai 'Nusa Tempat Titip'. Banyak yang mencolek akun Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo hingga Presiden Joko Widodo. Ada pula yang menayangkan proses seleksi ini.

"Ini sepertinya kita perlu menyuarakan dan menerapkan "Prioritas untuk putra putri asli daerah" supaya kita sbg anak2 NTT tdk rugi sendiri," tulis akun Yandrie Nafie di postingan Facebook El Asamau.

"Putra putra daerah NTT tapi namanya identik dengan saudara saudari dari SUMUT. Semoga Kapolda, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan anggota Legislatif bisa melihat hal ini...," timpal akun Andrew Tari di postingan yang sama.

Putra-putri NTT

Terkait banyaknya keluhan dari warga NTT perihal seleksi Catar Akpol tahun 2024, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Ariasandy mengatakan, pelaksanaan seleksi diawasi ketat oleh pengawas internal dan eksternal.

"Selama pelaksanaan proses semua tahapan diawasi secara ketat oleh pengawas internal (Itwasda dan Propam) serta pengawas eksternal dari berbagai kalangan seperti IDI, Himpsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jurnalis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, LLDikti, Bidang Meteorologi," kata dia, Minggu (7/7).

Polda NTT mengklaim setiap tahap yang dilakukan secara transparan dan hasil dari tes langsung diumumkan atau one day service. Kombes Pol Ariasandy bilang, ujian dilaksanakan sistem CAT menggunakan fasilitas laboratorium komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang.

"Ujian psikologi dan akademik dilakukan menggunakan sistem CAT menggunakan fasilitas lab komputer di sejumlah sekolah di Kota Kupang," katanya.
Bahkan, menurut dia, setelah pelaksanaan tes, peserta juga diberi kesempatan untuk mengisi survei kepuasan yang disiapkan. "Setiap habis pelaksanaan tes, peserta juga dipersilahkan mengisi survei kepuasan yang dilakukan secara terbuka," kata dia.

Ariasandy menegaskan, proses penerimaan Akpol sudah mengikuti mekanisme yang ada. Tidak ada yang bisa melakukan intervensi atau mempengaruhi hasil yang sudah ada.

"Penerimaan Akpol sudah melalui mekanisme yang sudah ada. Siapapun tidak ada yg bisa intervensi atau mempengaruhi hasil yang telah dilaksanakan panitia dan diawasi internal Polri maupun eksternal dari masyarakat, perwakilan orang tua dan akademisi," ujar dia.

Terkait protes tidak diakomodirnya putra-putri NTT, Ariasandy mengatakan, dari enam kuota reguler  terdapat tiga peserta yang lahir dan besar di NTT. Peserta itu lolos ke pusat. Sementara dua peserta sudah sejak sekolah dasar (SD) berada di NTT.

"Dari 6 kuota reguler ada 3 peserta yang lahir dan besar di NTT yang lolos ke pusat. Ada 2 orang yang sejak SD sudah tinggal di NTT. Jadi tidak benar kalau dikatakan kurang prioritaskan putra putri NTT," kata  Ariasandy.

Dia mengatakan, pendaftaran para peserta bersifat terbuka. Peserta diakomodir dari tiap Polres. Prosesnya diawasi ketat dan diumumkan setiap tes itu selesai. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS