Lipsus - DKPP Pecat Ketua KPU RI, Terbukti Asusila dengan PPLN Den Haag

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Hasyim Asy'ari akhirnya dipecat dari jabatannya sebagai ketua sekaligus anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI karena terbukti berbuat asusila dengan panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

Putusan pemecatan terhadap Hasyim Asy'ari itu dibacakan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI di Jakarta, Rabu (3/7).

”Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada terpadu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Heddy Lugito dalam sidang putusan di kantor DKPP RI, Jakarta.

Baca juga: BREAKING NEWS: DKPP Pecat Ketua KPU RI Hasyim Asyari

Kasus pemberhentian Ketua KPU juga pernah terjadi di NTT pada Bulan Mei 2024. Pemberhentian itu terjadi di KPU Manggarai Barat (Mabar). Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencopot jabatan Krispianus Bheda sebagai Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat karena terbukti melanggar kode etik, melakukan kekerasan seksual terhadap seorang PNS di KPU Manggarai Barat.

"Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Krispianus Beda selaku ketua merangkap anggota KPU Manggarai Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan," ucap Ketua DKPP Hedi Lugito dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Selasa (28/5/2024).

Anggota majelis sidang DKPP Ratna Dewi mengatakan putusan tersebut dibuat dengan menimbang fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Ratna menyebut dalil yang dibeberkan pengadu atau korban susuai dengan fakta persidangan.

DKPP juga berpendapat Krispianus tidak dapat menjaga integritas pribadi, tertib sosial, dan kehormatan penyelenggara pemilu. Krispianus telah mendistorsi marwah kelembagaan serta menciptakan kondisi yang tidak nyaman di lingkungan lembaga.

"DKPP juga berpendapat, teradu tidak layak dan tidak pantas menjabat sebagai Ketua KPU Kab Manggarai Barat periode 2024-2029," ujarnya.
Terkait putusan tersebut, Ketua KPU Manggarai Barat, Kris Bheda mengaku telah mengetahui putusan tersebut, namun belum menerima salinan putusan secara utuh.

Karena itu ia belum bisa berkomentar banyak soal putusan itu.

"Saya bisa belum bisa bicara banyak karena DKPP memerintahkan KPU. Tapi memang ini soal etika, yang disampaikan majelis tadi berlayar di lautan luas mau ada fakta atau tidak ada, asumsi atau keyakinan hakim itu jauh lebih kuat," kata Kris.

Kris Bheda mengaku putusan DKPP itu di luar dugaannya. Secara pribadi ia tidak menerima putusan tersebut. "Dari hati kecil yang paling dalam tidak menerima, karena memang di luar dari prediksi saya. Terkait kasus kekerasan seksual cuman dua, diberhentikan total tidak ada ampun, yang kedua kalau tidak bersalah direhabilitasi. Saya membayangkan direhabilitasi," ungkapnya.

Kris lantas berasumsi kasusnya ditolak majelis hakim karena tidak terbukti secara formil maupun materiil, tetapi dampak etika yang ditimbulkan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

"Terkait dengan yang mereka sampaikan tadi berdasarkan PKPU No 8 Tahun 2015 menjaga integritas dan moralitas, mungkin itu yang jadi pertimbangan, peringatan keras dan diberhentikan dari ketua," tuturnya.

Korban Asusila

Sementara untuk kasus Ketua KPU Hasyim Asy’ari, pihak DKPP menggelar sidang buntut pengaduan dari seorang perempuan yang merupakan PPLN terhadap Hasyim Asy'ari atas tuduhan melakukan tindak dugaan asusila saat proses Pemilu 2024 berlangsung.