Menggandeng Inklusi Disabilitas Sebagai Bagian Penting dalam Penanggulangan Bencana

“Sebuah kebanggaan bagi kami karena hak-hak difabel diperhatikan. Bahkan kami juga diberikan ruang untuk turut aktif menjadi relawan. Meski dengan keterbatasan, namun semangat kami tinggi apalagi untuk membantu sesama,” ujar Sukirno.

Selepas memberikan arahan, Deputi 2 BNPB yang didampingi Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo kemudian mengajak Sukirno dan rekan-rekannya untuk berdiskusi dan menyampaikan aspirasi.

Dalam forum itu, komunitas KDM menyampaikan rasa terima kasih karena pemerintah telah serius memberikan ruang bagi mereka seperti masyarakat pada umumnya.

Pada kesempatan itu, relawan KDM kemudian mengusulkan bahwa jika nantinya terjadi bencana hingga memaksa warga mengungsi, maka pemerintah diharapkan dapat memberikan ruang khusus yang layak sesuai kebutuhan disabilitas termasuk sarana dan prasarananya.

Gayung bersambut, Deputi 2 BNPB lantas mengamini apa yang menjadi hajat kelompok disabilitas tersebut. Deputi 2 BNPB kemudian mengatakan bahwa salah satu fungsi ULD diantaranya adalah pengolahan data terpilah disabilitas meliputi usia, gender dan jenis disabilitasnya. Kemudian layanan informasi dan rujukan layanan bagi disabilitas, kajian kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas pada saat tanggap darurat bencana.

Dilihat dari peran dan fungsi ULD tersebut, maka apa yang menjadi aspirasi komunitas KDM akan menjadi prioritas utama, termasuk seluruh penanganan daruat bagi kelompok disabilitas di Tanah Air.

“Saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya tim ULD di Kabupaten Klaten ini demi terwujudnya kesiapsiagaan menghadapi bencana khususnya bagi kelompok disabilitas,” kata Prasinta Dewi.

“Setiap upaya yang kita lakukan sekecil apapun akan berdampak besar bagi masyarakat. Kita adalah bagian penting dari perubahan positif dalam menghadapi bencana,” pungkasnya.

Sebelum menutup forum, Pangarso atau yang sudah dianggap sebagai ‘Panglima Relawan’ menitipkan pesan bahwa jangan pernah menjadikan keterbatasan sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa demi kebaikan bersama.

Dalam penanggulangan bencana tidak bisa BNPB atau BPBD bekerja sendirian. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. Oleh sebab itu, seluruh unsur harus terlibat demi menciptakan masyarakat tangguh bencana.

“Kita yang di sini sama dengan yang lain. Tidak ada keterbatasan yang menjadikan alasan untuk tidak berbuat baik. Bencana ini urusan bersama. Bapak dan ibu sekalian menjadi satu bagian yang tidak bisa dipisahkan,” kata Pangarso.

Selepas menyerap aspirasi dari kelompok relawan disabilitas, BNPB kemudian menyerahkan sembako kepada mereka, termasuk dukungan lain guna menunjang mobilisasi dan operasional keberlangsungan relawan disabilitas tangguh bencana.

Demikian siaran pers BNPB yang dibagikan Abdul Muhari, Ph.D., Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS