Pemekaran Wilayah

Presiden Jokowi: Tidak Ada DOB Tahun Ini di Seluruh Wilayah

Presiden Jokowi menegaskan, tidak akan ada penambahan daerah otonom baru atau DOB pada tahun ini. Penegasan itu menutup peluang terbentuknya 300 DOB.

Editor: Agustinus Sape
DOKUMENTASI PEMPROV KALTENG
Joko Widodo meresmikan sarana pendidikan di IAIN Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024). 

POS-KUPANG.COM, PALANGKA RAYAPresiden Joko Widodo menegaskan, tidak akan ada penambahan daerah otonom baru atau DOB pada tahun ini. Penegasan itu menutup peluang terbentuknya 300 DOB, termasuk Provinsi Kotawaringin yang telah diusulkan dalam lima tahun terakhir.

”Tidak ada DOB. Tidak ada DOB sementara ini di seluruh Tanah Air, ya,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, di Kota Palangka Raya, Kamis (27/6/2024). Pertanyaan itu mengalir di tengah-tengah kunjungan Presiden selama dua hari.

Jokowi menambahkan, ada 300 usulan DOB dari sejumlah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota baru. Namun, ia menegaskan, belum akan ada DOB. ”Meskipun yang mengajukan sudah lebih dari 300 kabupaten/kota maupun provinsi, tidak ada DOB,” katanya.

Kalimantan Tengah kini merupakan provinsi terluas di Indonesia setelah Papua dimekarkan menjadi enam provinsi. Luas Kalteng 15 juta hektar atau 1,3 kali lebih luas dari Pulau Jawa. Meski wilayahnya luas, penduduk di Kalimantan Tengah menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih kurang 2,6 juta orang.

Pemerintah Provinsi Kalteng dengan Sugianto Sabran sebagai gubernurnya membuat tim pemekaran provinsi baru. Tim itu kemudian membuat usulan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Sampai saat ini belum ada respons dari pemerintah pusat.

Baca juga: Lihat Profil Kabupaten Yahukimo yang Masuk dalam DOB Papua Pegunungan

Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, ada tiga usulan DOB yang telah diterima pemerintah pusat. Ketiga usulan itu adalah Kotawaringin Raya dan Barito Raya untuk usulan provinsi baru dan Kabupaten Kapuas Ngaju.

”Sampai saat ini masih moratorium. Tapi, ingat pada saat Wakil Presiden Ma’ruf Amin ke sini. Itu pernah dikatakan beliau kalau Kalimantan Tengah jadi prioritas setelah moratorium dicabut,” kata Edy.

Menurut dia, hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait potensi pemekaran daerah tersebut. Ia menyebutkan, usulan DOB yang berpotensi untuk disetujui adalah Kotawaringin Raya.

”Memang yang paling mungkin adalah Kotawaringin Raya. Karena dari segi administrasi sudah terpenuhi semua. Namun, kami masih menunggu petunjuk pemerintah pusat,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin menambahkan, usulan DOB Barito Raya dan Kapuas Ngaju sudah diterima Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebelum diusulkannya Kotawaringin Raya. Hanya usulan Provinsi Barito Raya yang belum memenuhi syarat.

Namun, lanjut Nuryakin, wilayah usulan DOB Barito Raya masih mungkin direalisasikan. Hal itu mengingat kabupaten yang diusulkan untuk DOB Barito Raya beririsan dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

”Karena di dalam moratorium itu ada pasal yang menyebutkan kecuali ada kebijakan dari pemerintah pusat. Jadi, moratorium itu bukan harga mati,” katanya.

Nuryakin menyebutkan, pemekaran daerah atau pembentukan DOB merupakan upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pembangunan DOB juga akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah.

Peresmian gedung

Pada Kamis pagi, Jokowi meresmikan 16 sarana pendidikan di wilayah Kalimantan Tengah dengan total anggaran Rp 84,2 miliar. Sarana pendidikan itu berupa gedung baru ataupun renovasi dan rehabilitasi gedung di beberapa wilayah Kalteng. Sebagai perwakilan, Jokowi meresmikan gedung baru IAIN Palangka Raya.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved