Panglima TNI Sampaikan Penekanan untuk Pengamanan Pilkada 2024

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Penekanan kembali dilakukan kepada prajurit yang akan melaksanakan pengamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Penekanan itu disampaikan Pangkogabwilhan II Marsekal Madya Muhammad Khairil Lubis mewakili Panglima Agus dalam “Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku” di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (26/6/2024).

Khairil Lubis mengatakan bahwa tugas TNI hanya membantu Polri dalam pengamanan Pilkada 2024.

Baca juga: Kardinal Ignatius Suharyo Lantik Pengurus OCI Lingkup TNI dan POLRI Wilayah Keuskupan Agung Kupang 

“Begitu juga penekanan Panglima TNI dalam menjaga stabilitas keamanan, ini penting karena para prajurit di lapangan tidak semuanya adalah satuan kewilayahan, mungkin banyak dari satuan tempur,” kata Khairil Lubis dikutip dari Kompas.com.

Khairil mengatakan bahwa tugas prajurit hanya melumpuhkan jika ada konflik pada pelaksanaan pilkada.

“Artinya jika situasi mendesak bagi prajurit itu, itu tugasnya hanya melumpuhkan, bukan mematikan, karena tugas ini sangat erat kaitannya dengan hukum, dengan hak asasi manusia (HAM),” ucap Khairil.

Khairil juga meminta kepada para prajurit yang akan bertugas mengamankan pilkada agar selalu berkoordinasi dengan panglima atau komandan di lapangan.

“Sehingga ada situasi-situasi yang tidak memungkinkan, selalulah berkoordinasi dengan para komandannya, dan ini menjadi tanggung jawab para panglima dan komandan di lapangan,” tutur Khairil.

TNI juga menyiapkan personel cadangan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk Pilkada 2024 jika ada situasi mendesak.

“Selain personel-personel yang dibutuhkan, kami juga (menyiapkan) personel cadangan yang akan kami sesuaikan tergantung situasi kondisi di setiap daerah,” ujar Khairil.

Selain itu, TNI juga siap mengerahkan alutsista jika situasi mendesak. Dalam slide paparan, alutsista tersebut antara lain kapal landing platform dock (LPD), kapal landing ship tank (LST), pesawat Hercules C-130, pesawat CN-295, pesawat Boeing B-737, helikopter hingga kendaraan anti huru-hara seperti kendaaran taktis (rantis) dan kendaraan tempur (ranpur).

“Kalau memang situasi-situasi yang mendesak, terutama untuk Ketua KPU mungkin harus digeser dari Jakarta atau dari mana, karena keterlambatan waktu, itu bisa kami lakukan,” kata Khairil. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS