Menteri Jokowi Beda Suara soal Penyaluran Bansos Tidak Tepat Sasaran

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Dua menteri kabinet Indonesia Maju berbeda suara soal penyaluran bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat.   

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas, Suharso Monoarfa menyebut kemepteriannya mencatat angka penyaluran bansos tidak tepat sasaran mencapai 46 persen dari total penyaluran.

Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia mengklaim, saat ini penyaluran bansos sudah tepat sasaran.

Baca juga: Bappenas dan Kemensos Adu Data Bansos, Pemerhati: Kenapa Tidak Duduk Bersama?

Pasalnya, pemerintah sudah memanfaatkan sistem Registrasi Sosial Ekonomi atau Regsosek. Lewat sistem itu, pemerintah mencatat tingkat kesejahteraan dan kondisi ekonomi masyarakat, sehingga bisa mendapatkan data target penerima bansos lebih akurat.

"Regsosek itu sebagian sudah dipakai, termasuk di dalam bantuan-bantuan, termasuk bantuan pangan beras," kata Airlangga dikutip dari Kompas.com, Minggu (23/6/2024).

Terkait dengan adanya temuan yang menyebutkan penyaluran bansos tidak tepat sasaran, Airlangga bilang, hal itu perlu ditelusuri kembali. Ia meminta kepada Bapppenas untuk merinci data kesalahan penyaluran tersebut.

"Mesti dicek lagi, errornya di mana, harus ada detailnya," ujarnya.

Meskipun demikian, Airlangga enggan menyebutkan adanya kesalahan dalam penyaluran bansos oleh pemerintah. Perbaikan data penyaluran bansos diklaim terus dilakukan pemerintah.

"Kata siapa salah sasaran? kalau saya bilangnya tepat sasaran. Jadi Menko bilang tepat sasaran, kalau ada salah dikit ya dibenerin," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan, data bansos tidak tepat sasaran mencapai 46 persen. Ia pun mencontohkan masih terdapat eselon I di lingkup kementeriannya yang terdaftar sebagai penerima bansos.

"Data yang dievaluasi Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error itu sekitar 40 persen melenceng, (tepatnya) 46 persen tidak tepat," kata dia, dalam acara Kolaborasi Pemanfaatan Sistem Data Registrasi Sosial Ekonomi, Kamis 20 Juni 2024 lalu. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS