Partai Pendukung Prabowo Minta PKS Siapkan Calon Wagub DKI Jakarta

POS-KUPANG.COM – Tiga partai pendukung Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024, meminta Partai Keadilan Sejahtera atau PKS untuk menyiapkan bakal calon wakil gubernur pada Pilgub DKI Jakarta tahun ini.

Meski tawaran itu datang dari partai Koalisi Indonesia Maju yang sukses mengantar Prabowo-Gibran jadi Capres-Cawapres terpilih, tetapi PKS menyatakan masih harus menganalisanya terlebih dahulu.

Tawaran itu rupanya tak membuat PKS percaya diri lantaran diberi karpet merah oleh partai pemenang Pilpres 2024. Justeru sebaliknya PKS meminta waktu untuk memutuskannya secara tepat demi DKI Jakarta yang lebih maju.

"Tawaran itu ada, makanya kami coba untuk menganalisanya terlebih dahulu. Kami kaji mana kira-kira yang nanti paling maslahat, kira-kira gitu," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu usai acara Tebar Kurban di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa 18 Juni 2024.

Partai Keadilan Sejahtera, lanjut Ahmad Syaikhu, tetap membuka komunikasi dengan partai manapun selama memiliki niat baik untuk mewujudkan maslahatan rakyat DKI Jakarta.

Menurut dia, pintu komunikasi tersebut bukan hanya dengan partai Koalisi Indonesia Maju atau KIM, tetapi juga dengan partai partai lainnya, termasuk yang sebelumnya bermitra di Koalisi Perubahan yakni NasDem dan PKB.

"Komunikasi dengan berbagai partai bukan cuma dengan KIM, dengan koalisi yang sudah kami bangun juga kami komunikasi terus. Nah cuma belum dalam tahapan final ini dengan ini, belum. Masih dalam proses dan kami masih kaji dan analisis mana yang terbaik untuk ke depan," tuturnya.

Hingga kini, PKS masih menjajaki komunikasi dengan partai mitra koalisi di Pilpres 2024 kemarin. PKS berjanji, tidak 'ngambek' dengan memilih keluar dari koalisi jika kadernya tidak dipinang Anies Baswedan.

Baca juga: Golkar Masih Hitung-hitung Usung Ridwal Kamil di Pilkada DKI Jakarta 

"Kami bicarakan bersama-sama, PKS kan nggak mutungan ya, kami memutuskan sesuatu dengan rasional dan jernih. Jadi misalnya bukan kader, PKS kemudian keluar, nggak," ucapnya.

Menurut dia, keputusan yang diambil DPP bukanlah seutuhnya kebijakan dari Presiden PKS. Namun PKS tetap melibatkan Majelis Syuro untuk mengambil kebijakan strategis di tubuh partai.

"Kami justru nanti berbagi format-format yang kemungkinan terjadi, baik untuk DKI dan Pilkada lagi kami bahas bersama, dan dari situlah kemudian nanti akan ditentukan, mana kira-kira yang memberikan maslahat terbaik untuk pemenangan masing-masing Pilkada, termasuk Jakarta," ungkapnya. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS