IKN Hadapi Kendala, Suryadi Purnama: Kepercayaan Investor Turun

POS-KUPANG.COM – Mundurnya Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono baru-baru ini masih menjadi bahan pergunjingan sampai sekarang. Bahkan pengunduran dirinya tersebut mendapat sorotan juga dari Anggota DPR RI.

Salah satu figur yang juga menyoroti perihal mundurnya Kepala Otorita IKN tersebut, adalah Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Ia bahkan menyebutkan  bahwa mundurnya pucuk pimpinan Badan Otorita IKN itu sebagai tanda bahwa ada kendala dalam pelaksaan pembangunan IKN di Ibu Kota Negara Nusantara tersebut.

Suryadi mengatakan, mundurnya pimpinan IKN tersebut, memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan.

Karena itu, berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN.

"Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN. Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN," ujar Suryadi dalam keterangannya, Sabtu 8 Juni 2024.

Suryadi berujar, bahwa berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar negeri sampai saat ini belum ada.

Sejauh ini, tambahnya, hal itu baru berupa surat pernyataan minat tetapi belum ada realisasi. Investasi itu dari dalam negeri dan masih di bawah target.

“Ada realisasi dari dalam negeri, itu pun masih jauh dari sekitar 30 persen dari target, yang harusnya ditargetkan sampai dengan Rp 100 triliun tapi baru terealisasi sekitar Rp 31 triliun ya untuk pembangunan sekolah, kemudian rumah sakit dan beberapa hotel. Jadi masih jauh dari target,” tutur Suryadi.

Dia menyampaikan, pemerintah perlu memperbaiki perencanaan yang bersifat internal, sehingga perencanaan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan berbagai faktor.

“Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, bagaimana meyakinkan dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri bahwa IKN ini layak tempat berinvestasi. Saya kira ini dua problem yang harus diselesaikan oleh pemerintah,” tutupnya.

Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.

Baca juga: BRI Gencarkan Program KUR 2024, Kini Hasilnya Mencengangkan

Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.

Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS