Dibanding Timor Leste, Australia Malah Belum Miliki UU Hak Asasi Manusia yang Komprehensif

POS-KUPANG.COM - Dalam banyak hal Australia lebih unggul dibandingkan dengan Timor Leste. Tapi siapa sangka dalam hal jaminan terhadap hak asasi manusia, Timor Leste malah jauh lebih komprehensif daripada Australia.

Mengutip laporan hrw.org, disebutkan bahwa Kamis lalu, Komite Gabungan Hak Asasi Manusia Parlemen Australia menerbitkan laporan mengenai kerangka hak asasi manusia Australia. Rekomendasi pertama Komite ini adalah membentuk UU Hak Asasi Manusia.

Diakui bahwa Undang-undang yang ada di Australia melindungi setiap warganya terhadap diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya, namun banyak perlindungan hak yang tidak memadai.

Undang-undang yang tambal sulam ini menyebabkan masyarakat dan kelompok – terutama masyarakat yang paling terpinggirkan – terjerumus ke dalam permasalahan.

Sebagaimana dicatat dalam laporan tersebut, “Pendekatan kita saat ini terhadap perlindungan hak asasi manusia tidak cukup untuk memastikan hak dan kebebasan dihormati, dilindungi, dan dipromosikan dengan baik."

"Kita perlu agar hak asasi manusia diwujudkan secara nyata dalam pengambilan keputusan sehari-hari – bukan sekadar dianggap sebagai sebuah renungan. Banyak komisi kerajaan telah menunjukkan kepada kita apa yang terjadi ketika pejabat, baik yang dipilih maupun tidak, gagal mempertimbangkan dengan baik dampak tindakan pemerintah terhadap hak-hak masyarakat rentan.”

Setelah laporan tersebut diterbitkan, lebih dari 100 kelompok masyarakat sipil Australia menyambut baik seruan dibentuknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Laporan Penyelidikan mencatat bahwa hampir 90 persen dari ribuan kiriman yang diterima mendukung Undang-Undang Hak Asasi Manusia federal.

Australia tertinggal dibandingkan negara demokrasi lainnya karena tidak memiliki undang-undang atau piagam hak asasi manusia nasional.

Kanada, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan semuanya memiliki undang-undang hak asasi manusia dalam konstitusi mereka.

Inggris dan Selandia Baru memiliki undang-undang hak asasi manusia, sementara negara-negara seperti India, Timor Leste, dan Argentina memiliki jaminan konstitusional yang komprehensif atas hak asasi manusia. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia mengikat 47 negara.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia Australia akan memperkuat komitmen yang telah dibuat Australia berdasarkan hukum internasional dan berfungsi sebagai standar yang dapat ditegakkan untuk memungkinkan individu mencari ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Opini: Perang Senyap – Australia dan Indonesia Bungkam atas Pelanggaran HAM di Papua

Pemerintah Australia kini memiliki lebih banyak bukti yang mendukung perlunya tindakan hak asasi manusia. Pemerintah harus memperkenalkan rancangan undang-undang tanpa penundaan, untuk melindungi hak-hak dasar setiap orang di Australia.

UU HAM di Timor Leste

Hak asasi manusia di Timor Leste mulai diperjuangkan sejak Timor Leste menjadi bagian dari negara Indonesia. Perjuangan atas hak asasi manusia di Timor Leste dimulai pada tahun 1999.

Hak asasi manusia di Timor Leste telah diperjuangkan ketika Timor Leste masih dalam pemerintahan Indonesia. Timor Leste mulai membicarakan tentang hak asasi manusia setelah pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, perjuangan hak asasi manusia di Timor Leste dipengaruhi oleh perubahan iklim politik internasional.