Opini: Persepsi Perempuan Timor Leste atas Terpilihnya Prabowo Subianto Menjadi Presiden Indonesia

Oleh Maria Manuela Leong Pereira dan Li-Li Chen

POS-KUPANG.COM - Meskipun mendapat protes dari para pesaingnya, kemenangan presiden Indonesia yang baru terpilih, Prabowo Subianto, telah diverifikasi oleh Mahkamah Konstitusi bulan lalu.

Kemenangannya telah menimbulkan perasaan campur aduk di kalangan masyarakat negara tetangga, Timor Leste, yang diserbu oleh Indonesia pada tahun 1975 dan baru memperoleh kemerdekaan dari pemerintahan Indonesia pada tahun 2002.

Sementara beberapa pejabat Timor Leste, termasuk presiden dan perdana menteri saat ini, mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya, pihak lain khawatir bahwa Indonesia akan mengalami kemunduran dalam pencapaian demokrasi dan hak asasi manusia setelah Prabowo menjabat.

Hal ini tidak mengherankan, mengingat bahwa Prabowo dilaporkan terlibat dalam kejahatan yang menargetkan pejuang perlawanan dan perempuan Timor Leste, termasuk pembunuhan pejuang kemerdekaan Nicolau Lobato, perdana menteri pertama Timor Leste, pada tahun 1978.

Kemenangan Prabowo dalam pemilu mungkin akan mendekatkan Timor Leste dan Indonesia, terutama pada saat Timor Leste sedang mencari keanggotaan di Organisasi Perdagangan Dunia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Namun, pada saat yang sama, masih belum jelas apakah hal ini akan memberikan peluang pemulihan dan rekonsiliasi yang lebih mendalam bagi masyarakat Timor Leste, khususnya bagi perempuan yang mengalami penderitaan yang sangat besar selama pendudukan Indonesia.

Indonesia bukan satu-satunya penjajah di Timor Leste, namun invasi dan pendudukannya di Timor Leste pada tahun 1975-1999 mempunyai dampak yang sangat traumatis terhadap negara dan rakyatnya.

Otoritas pendudukan menerapkan kebijakan kontrol militer, perpajakan, dan pemukiman kembali, yang disertai dengan kelaparan dan kekerasan seksual.

Banyak aktivis dan pejuang kemerdekaan ditahan, disiksa, dan dibunuh. Selama 24 tahun pemerintahan kolonial, diperkirakan 200.000 warga Timor Timur tewas dan banyak di antara mereka yang menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan yang terjadi pada tahun 1999 menyebabkan sepertiga penduduknya mengungsi ke Timor Barat, dengan mayoritas penduduk di Timor Leste menjadi pengungsi internal, sementara sebagian besar infrastruktur negara hancur atau terbakar.

Meskipun seluruh warga Timor Timur menjadi korban pendudukan Indonesia, perempuan secara sistematis menjadi sasaran. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah Program Pengendalian Penduduk Nasional Indonesia (Program Keluarga Berencana, atau program KB), yang melibatkan sterilisasi paksa terhadap ratusan ribu perempuan dan gadis muda Timor Leste, dengan upaya politik mendasar untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya kemiskinan. reproduksi seluruh populasi.

Selain itu, perempuan yang terkait dengan pejuang kemerdekaan secara sistematis menjadi sasaran, ditangkap, disiksa, diperkosa, dan bahkan dibunuh dalam upaya untuk memaksa suami yang terkait dengan pejuang gerilya keluar dari persembunyiannya.

Baca juga: Timor Leste: Kisah Penembakan yang Dialami Wartawan Kompas Kornelis Kewa Ama di Dili 1999

Beberapa dari mereka dipaksa menikah dengan tentara Indonesia dan memiliki anak yang berasal dari ras campuran, yang mengakibatkan mereka menjadi korban kembali karena adanya penolakan dari keluarga dan komunitas mereka.

Sementara itu, banyak orang lain yang ditinggalkan sendirian karena suami mereka dibunuh oleh tentara Indonesia, seperti pada pembantaian Kraras di Viqueque pada bulan September 1983, yang menyebabkan sedikitnya 200 orang tewas.