Rakernas Tak Hasilkan Rekomendasi, PDIP Masih Mengambang Soal Oposisi

POS-KUPANG.COM – Dalam rapat kerja nasional baru-baru ini, PDIP tidak membuat rekomendasi tentang sikap partai terhadap pemerintahan Indonesia dalam periode lima tahun ke depan. Oleh karena itu, PDIP dinilai masih mengambang atas hal tersebut.

Sikap politik yang mengambang tersebut, tergambar dari hasil Rakernas V PDIP, Minggu 26 Mei 2024. Padahal publik memprediksi kalau momen ini sebagai kesempatan untuk merekomendasikan sikap PDIP terhadap pemerintahan ke depan.

Atas fakta tersebut, Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Radis Hadi menduga ada negosiasi yang sedang berlangsung antara PDIP dengan Prabowo.

"Dengan abu-abunya sikap Megawati seperti ada hal yang ditunggu atas apa yang diinginkan PDIP terhadap pemerintahan yang terpilih," kata Radis dikutip dari Tribunnews.com.

Menurut Radis, dalam politik adalah hal biasa dalam melempar isu dan keinginan sepanjang hal itu berkaitan dengan kepentingan partai politik.

"Jika kondisi negosiasi ini tidak ketemu, baru sikap politik ibu Megawati akan jelas dan clear," ujar CEO ARCHY Strategy ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyebutkan b ahwa sikap partainya didasarkan pada pemikiran mana yang akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih baik, berdaulat, dan berdiri di atas kaki sendiri.

"Itulah landasan pilihan sikap. Sikap politik kita. Makanya kalau enggak ada yang ikut, enggak disiplin sudah tahu toh ibu mau ngapain," kata Megawati saat Rakernas V PDIP, Minggu 26 Mei 2024.

Menurut Megawati, sikap partai harus dihitung secara politik.

"Kalau menit ini saya ngomong kan harus dihitung secara politik lho," ujar Megawati lalu para kader pun bertepuk tangan.

Megawati mengaku sempat membaca berita mengenai sikap PDIP akan diumumkan dalam Rakernas V.

"Tadi pagi saya baca Kompas, Rakernas akan menentukan sikap bla bla, aku sambil sarapan. Aku bilang, enak saja iya dong. Gue mainin dulu dong," ucapnya.

Baca juga: BP3OKP Mandul, Warga Papua Minta Prabowo Tinjau Ulang Lembaga Bentukan Jokowi

Baca juga: Anies Terancam, PKS Belum Putuskan untuk Diusung di Pilgub DKI Jakarta

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memprediksi bahwa partai yang dinahkodai Megawati Soekarnoputri itu tak akan mengumumkan sikap politik gabung pemerintah atau oposisi di Rakernas V PDIP.

Menurut Ujang, partai berlogo banteng hitam itu memutuskan sikap politiknya pada saat momentum yang tepat.

“Ya kalau saya melihatnya kenapa belum mengumumkan keputusan di luar pemerintahan atau masuk pemerintahan sudah saya prediksi tidak akan diumumkan kemarin Rakernas nanti nunggu momentum yang pas dan tepat,” ucap Ujang saat dihubungi Wartakotalive.com, Senin 27 Mei 2024.

Menurut Ujang, jika saat Rakernas diumumkan arah politik PDIP, maka PDIP tak akan menjadi sorotan publik kembali.

“Kalau diumumkan kemarin pas Rakernas PDIP tidak akan jadi pusat perhatian lagi, tak ada pemerintahan lagi karena sudah tuntas sudah memilih oposisi atau koalisi,” ucap Ujang.

Dia menilai, PDIP sedang menjaga eksistensi dan konsistensi usai kalah di Pilpres 2024.

“Jadi politik itu butuh instrumen butuh cara untuk tetap bisa menjaga eksistensi dan konsistensi, eksistensi dalam pemberitaan nasional lalu konsistensi juga dalam konteks bertahan dengan prinsip sikap untuk menjaga pemerintahan yang baik,” ucap Ujang.

Ujang menuturkan, PDIP bukan ragu dalam memutuskan arah politiknya namun hanya mengulur waktu dan akan diumumkan pada menit-menit terakhir sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya melihat bukan masih ragu, bahwa itu strategi mengulur (waktu) pasti menit diujung permainan baru umumkan karena pelantikan Prabowo masih panjang di Oktober 2024. Jadi kalau diumumkan sekarang tidak seksi jadi pasti di ujung (umumkannya),” ucapnya.

“Saya melihat agar ada ruang diskusi agar ada ruang dialog dengan partai kubu pemerintah. Ini hanya bagian dari strategi saja," ucapnya.

"Jadi bagian hal yang sudah kita baca sejak lama bagi saya tidak aneh kalau PDIP menyimpan amunisinya, menyimpan prinsipnya, perilakunya yaitu perilaku oposisi atau pemerintah disimpan terlebih dahulu,” ungkap Ujang.

Ujang juga membeberkan, untung ruginya jika PDIP menjadi oposisi ataupun sebaliknya.

“Kalau untungnya mendapat kekuasaan, jabatan dapat menteri lagi dan akses kekuasaan masih ada di PDIP kan begitu, pejabat-pejabat lain aman yang terkait PDIP,” jelas dia.

“Kalau oposisi ya beda, akses kekuasaan tertutup dan akan “bersitegang” dengan pemerintah dan akan dikerjai pemerintah dengan hal-hal tertentu,” tutupnya.

Rakernas V PDIP

Sejumlah momen mewarnai acara penutupan Rakernas V PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu 26 Mei 2024.

Di antaranya tangis dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP.

Momen tersebut terjadi ketika Puan membacakan poin ketujuh.

Puan mengatakan, PDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.

"Dan PDIP dipercaya rakyat memenangkan pemilu legislatif tiga kali berturut-turut, kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, LegIslatif, dan Eksekutif)," kata Puan.

Puan bergetar saat membacakan poin tersebut. Ia tampak mengusap air matanya.

Ribuan kader yang hadir dalam Rakernas V PDIP lantas bersorak memberikan dukungan kepada Ketua DPR RI tersebut.

Baca juga: Megawati Beri Sinyal, PDIP Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca juga: Nasib Anies Baswedan Digantung, PKS Belum Berani Ambil Sikap

Puan menegaskan PDIP menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat atas perilaku kadernya pada Pemilu 2024.

"Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Selanjutnya, jelas Puan, Rakernas V PDIP merekomendasikan supaya sistem rekrutmen, pelatihan, kaderisasi, dan penugasan partai disempurnakan.

Tujuannya agar apa yang terjadi dengan penyimpangan perilaku kader pada Pemilu 2024 tidak terulang kembali. (*)

Ikuti Pos-Kupang.Com di GOOGLE NEWS