Pemprov NTT Raih Penghargaan Digital Government 2024, Jokowi: Berhenti Bikin Platform Baru

“Mulai tahun ini berhentilah membikin platform-platform baru, setop. Karena tadi, 27 ribu aplikasi yang ada. Tahun ini saja, kemarin kita cek waktu membikin anggaran, ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membikin aplikasi baru, membuat platform baru,” kata eks Wali Kota Solo ini. 

Bahkan, lanjutnya, terdapat kementerian yang memiliki lebih dari 500 aplikasi. Ia menilai, setiap ganti kepemimpinan selalu muncul aplikasi baru. Muara dari itu sebetulnya menurut dia, adalah proyek. 

“Karena setiap, mungkin dulu, setiap ganti menteri ganti aplikasi, ganti dirjen ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden Jokowi. 

Dengan adanya INA Digital, Presiden berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat disederhanakan dan terintegrasi melalui satu aplikasi.

“Setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data, tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya punya saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya. Tidak boleh lagi, tidak akan maju kita kalau kita masih egosentris itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama,” tandas Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia terus menuai capaian positif.

“’Kami laporkan bahwa pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat dari nilai Indeks SPBE Nasional 2,34 atau predikat Cukup pada tahun 2022 menjadi 2,79 atau predikat Baik pada tahun 2023,” ujar Anas.

Di samping itu, peningkatan Indeks SPBE Nasional tersebut juga diikuti oleh kenaikan United Nations E-Government Development Index (EGDI) dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022. “Hal ini serupa pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022,” tambahnya.

Ia menyebutkan, pembentukan GovTech dan pengembangan sistem strategis seperti Digital Public Infrastructure, telah menciptakan lompatan yang signifikan dalam pembangunan ekosistem digital di tanah air. 

Anas mengungkapkan bahwa berdasarkan studi di berbagai negara, hampir semua negara yang menduduki peringkat teratas dalam United Nations E-Government Development Index memiliki GovTech nasional yang menjadi motor bagi kemajuan digital.

Men-PAN RB juga mengungkapkan bahwa, selanjutnya diperlukan langkah penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.

“Kami juga berharap keberlanjutan dari program ini terus diperkuat sebagaimana harapan Bapak Presiden untuk ke depan bisa menjadi bagian dari proyek strategis nasional digital atau PSN digital,” pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pada kesempatan yang sama menyampaikan rasa terima kasih kepada semua yang sudah bekerja sama dan berperan aktif dalam memajukan inisiatif Govtech ini.

“Ini Bapak Presiden, kerja keras juga dari 400 anak bangsa yang punya kepercayaan bahwa Indonesia bisa, jadi kalau anak bangsa bisa, tentu kita-kita yang sebagai para mentor mereka harus bisa dan ini tentu tidak lain, kita terus berjibaku sesuai rapat-rapat yang dipimpin oleh Pak Menko Marinvest, Pak Luhut terima kasih. Dan, tentu dari pimpinan langsung dari Bapak Menpan RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, dan tentu para kementerian/lembaga yang terus juga mendorong kita bisa bekerja sama,” katanya.

Menteri BUMN Eric Thohir juga akan mengedepankan aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah atau user friendly, agar pengguna dan integrasi yang terukur dalam proses bisnis yang terpadu dan transparan dapat memberikan kesuksesan Govtech di Indonesia.