TNI
Kemenko Polhukam Dorong Reformasi Birokrasi di Lingkungan TNI
Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, telah ditargetkan untuk mencapai birokrasi yang setara dengan birokrasi kelas dunia,
POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kementerian Politik Hukum dan Kemananan (Menkopolhukam) mendorong reformasi birokrasi di tubuh TNI.
Dalam Roadmap Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, telah ditargetkan untuk mencapai birokrasi yang setara dengan birokrasi kelas dunia, yakni birokrasi yang efektif, efisien, bersih, lincah, dan adaptif atau Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance).
Saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Reformasi Birokrasi (RB) TNI 2024 di Mabes TNI, Senin (20/5/2024), Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko D. Indarto menyebut bahwa reformasi birokrasi akan menjadikan TNI Prima.
Baca juga: Masyarakat Sipil Nilai Revisi UU TNI Bahayakan Demokrasi
“Jika TNI sukses melaksanakan Reformasi Birokrasi secara optimal dengan mengedepankan good governance maka menjadikan TNI Prima,” kata Eko dalam Rakor dengan tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi TNI yang Berdampak menuju TNI PRIMA” itu.
Eko menyampaikan bahwa pada bulan Juni 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital.
“Presiden telah menginstruksikan 3 perintah dimana birokrasi harus dapat memberikan dampak, kemudian yang kedua birokrasi tidak boleh berbelit dengan tumpukan kertas, dan terakhir birokrasi harus lincah dan cepat,” jelas Eko.
Menurut Eko, masih ada beberapa Pending Matters di dalam pengimplementasian RB di lingkungan TNI seperti Belum ada standarisasi dalam penilaian terhadap K/L terkait dengan mabes TNI guna mendapatkan penilaian yang fair, dan Pemberian tunjangan kinerja yg perlu ditingkatkan seiring kenaikan capaian kinerja RB TNI.
Untuk pengembangan dan peningkatan pelaksanaan RB di lingkungan TNI, Eko menyampaikan perlu kolaborasi dan koordinasi yang komprehensif antara Kemenhan dan TNI guna mendorong percepatan RB.
“Selain itu, perlu dilakukan percepatan integrasi aplikasi antara unit organisasi Kemhan dan Mabes TNI, Mabes AD, Mabes AU dan Mabes AL,” ungkap Eko.
Rakor dibuka oleh Kasum TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., hadir juga sebagai narasumber dalam kegiatan ini Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenkopolhukam Syaiful Garyadi AK.M.M.CA., Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan KemenPANRB Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si., Kapus RB TNI Marsma TNI Marsudiranto W, M.Tr.(Han).
Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.