BNPP Pastikan Bentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Mentas di Wilayah Perbatasan RI-Timor Leste 

Sementara itu, Kepala BPPD Provinsi NTT, Ir. Maxi Nenabu, MT menjelaskan, kegiatan tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa terdepan di kawasan perbatasan negara RI-RDTL Distrik Oecusse yang diselenggarakan oleh BNPP RI.

Kegiatan ini melibatkan semua pihak. Pasalnya, menjaga wilayah perbatasan mesti melibatkan semua pihak selain Satgas Pamtas dan pihak kepolisian dalam hal ini Brimob.

Di sisi lain, pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan masyarakat di wilayah perbatasan juga diundang untuk mengikuti kegiatan ini. Hal ini bertujuan agar mereka paham tentang garis batas negara, tanda-tanda batas negara, menjaga, merawat dan melaporkan tentang kondisi tanda batas.

Oleh karena itu, bagian dari sistem pertahanan keamanan negara ini, kata Maksi, tidak hanya tugas pasukan pengamanan perbatasan tetapi seluruh masyarakat yang berada di kawasan perbatasan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten TTU, Kristoforus Abi, S. Sos, M.Si mengatakan, masyarakat memiliki peranan besar dalam sistem pertahanan keamanan negara. Pasalnya, dengan panjang wilayah perbatasan RI-RDTL Distrik Oecusse sepanjang 115 kilometer dari Wini hingga ke Noelelo dan sedikit wilayah di Netpala, wilayah Desa Naekake B, tidak bisa dicover secara maksimal oleh Satgas Pamtas yang hanya terdapat 16 pos.

"Sehingga dipandang perlu masyarakat di wilayah perbatasan terutama desa-desa terdepan yang persis berada di garis batas itu perlu diberdayakan untuk ikut mengambil bagian sebagai penjaga ketertiban dan keamanan di wilayah perbatasan," ungkapnya. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS