Panglima TNI: Ancaman dan Resiko Pilkada Lebih Besar, Pengamanan Harus Lebih Serius

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memerintahkan jajaran agar lebih serius mengamankan jalannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Hal tersebut harus dilakukan karena ancaman dan resiko Pilkada serentak 2024 diperkirakan akan lebih besar. 

Perintah Panglima TNI itu disampaikan Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Dankodiklat) TNI Laksdya Maman Firmansyah dalam paparannya saat pembekalan perwira siswa (pasis) TNI-Polri di Markas Sesko AL Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Sniper TNI AL dan US Force Recon Latihan Bersama di Indonesia

“Ini atensi Bapak Panglima TNI. Beliau betul-betul menegaskan bahwa nanti pilkada harus betul-betul kita serius, tingkatkan lebih tinggi lagi kesiapan kita seperti halnya dalam melaksanakan pilpres atau pileg,” ujar Maman kepada para pasis dikutip dari Kompas.com.

Maman mengatakan, ancaman pada pilkada lebih besar ketimbang pilpres atau pileg. “Pilkada betul-betul mendapat atensi dan harus serius karena ancaman lebih besar, risiko lebih besar,” kata Maman.

Maman menyebutkan, ancaman konflik horizontal pada pilkada lebih besar ketimbang pelaksanaan pilpres atai pileg.

“Ini menjadi tantangan ke depan, karena sekali lagi ada bentrok antar-kelompok yang lebih besar, di mana alat perlengkapan terbatas,” kata mantan Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) itu.

Lebih lanjut, TNI telah memetakan daerah-daerah rawan konflik pada Pilkada 2024. Daerah dengan tingkat kerawanan tinggi atau zona merah seperti Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Maluku Utara serta Papua.

Kemudian, daerah dengan tingkat kerawanan sedang atau zona kuning seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

TNI juga memetakan potensi konflik di masing-masing daerah tersebut, misalnya di Aceh potensi konflik antara mantan kelompok kombatan dengan masyarakat. Kemudian di Maluku dan Malut seperti kelompok radikal hingga sumber daya mineral.

“TNI secara khusus telah membuat titik kerawanan pada pilkada serentak tahun 2024 berdasarkan perkembangan situasi yang rill hari ini,” tutur Dankodiklat TNI.

Maman juga menekankan bahwa tugas TNI membantu Polri dalam mengamankan proses pilpres, pileg, hingga pilkada. (*)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS