Wawancara Eksklusif - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo: Prabowo Sudah Atur Jatah Kursi Menteri

Selama ini kan semuanya tergantung Menteri Keuangan. Jadi dengan kebebasan itu semestinya kreasinya lebih banyak sama dengan teman-teman di Tribun.

Kemudian yang kedua, BPN ini hanya bagian dari transformasi penerimaan negara yaitu transformasi di bidang kelembagaannya. Jadi kita membuat lembaga yang memang base practice di seluruh dunia internasional negara maju itu badan penerimanya terpisah.

Indonesia juga sebenarnya sudah terpisah lho untuk Dispenda. Mereka kan sendiri nggak di bawah dinas yang lain kan dinas kan levelnya seperti menteri kalau di daerah. Jadi itu transformasi kelembagaannya kemudian harus ada transformasi bidang IT-nya bidang segala macam karena selama penerimaan pajak dan cukai enggak bisa sepenuhnya online maka kebocoran masih tetap besar jadi harus ada hilirisasi digital.

Penerimaan pajak kalau didigitalisasi bisa mengurangi kebocoran begitu ya?

Oh iya contohnya sekarang kalau kita makan di restoran di Jakarta di Surabaya kan bayar sudah sebagian besar harus pakai QRIS di kasir. Dengan begitu otomatis sudah langsung tercatat di Dispenda. Kita sudah langsung tahu volumenya dan itu akan mengurangi ilegal ekonomi mengurangi hengki-pengki, mengurangi macam-macam lah.

Pertanyaannya mengapa untuk sistem PPN pajak keluaran pajak masukan enggak bisa seperti itu terus kenapa untuk pajak restitusi enggak bisa seperti itu. Semuanay harus pakai proses harus pakai permohonan atau segala macam.

Nah ini kita harapkan bisa dijalankan transformssi dari sisi teknologi dan sebagainya kemudian yang ketiga transformasi kulturalnya baik dari petugasnya maupun dari pembayarnya.

Seperti yang terjadi di negara-negara maju, saya kasih contoh waktu saya di Australia itu saya enggak ngerasa bayar pajak karena sudah langsung dipotong. Yang saya ingat setiap akhir tahun saya itu dikiriminoleh Kantor Pajak tax return istilahnya itu pengembalian uang saya yang kelebihan bayar pajak di tahun 1990-an.

Kalau rakyat sudah merasa seperti itu enggak merasa dikejar-kejar segala macam malah ujungnya akhir tahun mereka dikirim surat kelebihan bayar pajak Rp100 juta itu kan enak.

Kita berharap sistem penerimaan negara kita bisa seperti itu sehingga nanti planning-nya bisa lebih gampang karena orang bisa menghitung planning-nya tuh betul-betul berdasarkan apa yang kelihatan gitu. Kalau sekarang ini banyak enggak kelihatan, nah itu yanf kita kejar.

Sebagai kader PAN apakah nanti mendapatkan satu portofolio tertentu? Apakah ada jatahnya?

Sudah otomatis itu, kalau formulanya di Koalisi Indonesia Maju sudah disepakati dengan Pak Prabowo dengan Mas Gibran juga diketahui Pak Jokowi.

Nah itu sudah tinggal portofolionya apa saja itu kadang masih geser-geser intinya sih bincang-bincang soal formula kabinet struktur kabinet itu sudah ada.

Kami enggak khawatiratah akan berkurang karena memang semuanya sudah kita mantapkan sehingga ketika Nasdem dan PKB masuk itu sudah enggak ngambil lagi porsi dari parpol-parpol yang sudah ada di KIM.

Tinggal sisanya saja begitu ya?