Latihan Soal UTBK-SNBT Tahun 2024 TPS Pengetahuan dan Pemahaman Umum Beserta Kunci Jawaban

Selain kekerasan dalam hubungan keluarga, Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan laporan kekerasan dalam pacaran (KDP) dengan bentuk yang beragam, misalnya kekerasan dalam bentuk siber. Pola di dalam kasus KDP hampir sama, yakni korban diancam oleh pelaku dengan menyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di media sosial jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku, atau korban tidak kembali berhubungan dengan pelaku. Kekerasan seksual berbasis siber lainnya juga mencakup objektifikasi perempuan untuk tujuan prornografi. Kasus seperti ini biasanya menghebohkan publik sehingga menambah beban psikis korban, bahkan di antaranya banyak yang melakukan percobaan bunuh diri.

Dalam catatan ini, Komnas Perempuan menggarisbawahi bahwa hal ini tidak dapat menjadi dasar kesimpulan bahwa kasus kekerasan seksual. Sebagian besar data yang dikompilasi Komnas Perempuan berasal dari perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama sehingga laporan ini memberi petunjuk bahwa jumlah korban yang melapor semakin banyak.

Berdasarkan paragraf 2, jika di suatu negara tidak terjadi kasus kekerasan seksual dalam ranah privat, seperti inses, perkosaan, pencabulan, persetubuhan, eksploitasi seksual, dan perkosaan dalam perkawinan, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

A.Negara akan aman
B.Perempuan tidak ada yang mencoba melakukan bunuh diri
C.Tidak adanya laporan kasus kekerasan terhadap perempuan
D.Ayah kandung, ayah tiri, atau paman menjadi pelindung atau penanggung jawab keluarga.
E. Menurunnya keberanian korban untuk melaporkan ke Komnas Perempuan

Kunci Jawaban: C

5. Berdasarkan paragraf 2, apabila pelaku kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh ayah kandung, ayah tiri, atau paman, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

A.Kasus kekerasan meningkat
B.Korban harus melaporkan ke Komnas Perempuan
C.Ayah kandung, ayah tiri, atau paman tidak dapat menjadi orang terdekat yang melindungi dan bertanggung jawab terhadap keluarga
D. Banyak korban yang melakukan aksi bunuh diri
E.Tidak ada orang yang dapat dipercaya

Kunci Jawaban: C

6. Berdasarkan paragraf 4, apabila kekerasan seksual berbasis siber marak terjadi, manakah di bawah ini simpulan yang PALING MUNGKIN benar?

A. Komnas Perempuan keteteran dalam mengatasi kasus kekerasan pada perempuan.
B. Semakin banyak korban yang mencoba melakukan bunuh diri.
C. Semakin banyak korban yang akan melapor ke Komnas Perempuan
D.Tingkat kekerasan tahun 2018 meningkat dari tahun 2017.
E.Kasus kekerasan pada anak meningkat.

Kunci Jawaban: B

7. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8!

Anggaran Negara di Dunia Tangani Covid-19

Pandemi Covid-19 diperkirakan menyebabkan perlambatan ekonomi di sejumlah negara. The Economist Intelligence Unit (EIU) memprediksi perekonomian global akan mengalami pertumbuhan minus hingga 2,2 persen pada tahun ini. Guna mengantisipasi resesi, sejumlah negara menyiapkan stimulus fiskal untuk mempertahankan perekonomiannya. Indonesia bersiap menggelontorkan Rp436,1 triliun atau 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menggunakannya untuk program percepatan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan yang diterapkan berupa pemberian bantuan sosial dan kartu prakerja serta insentif pajak. Lebih dari setengah anggaran itu dimanfaatkan guna menangani Covid-19.

“Kami akan mati-matian mencegah tidak terjadi krisis keuangan yang bisa mengubah penghitungan dengan memperkuat koordinasi, agar defisit bisa lebih kecil,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Singapura, Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat juga telah memutuskan untuk menambah anggarannya dalam penanganan Covid-19. Singapura akan memberikan 59,9 miliar dolar Singapura untuk bantuan sosial dan perlindungan pekerja, insentif pajak, jaminan modal UKM, dan bantuan pekerja mandiri. Jerman dan Jepang bersiap mengalokasikan Rp13.125 triliun (10 persen PDB) dan Rp16.308 triliun (20 persen PDB). Jerman menggunakan anggaran tersebut untuk bantuan, pinjaman modal, penangguhan pajak perusahaan, dan subsidi gaji pekerja yang dirumahkan. Jepang menggunakannya untuk bantuan tunai rumah tangga, perlindungan pekerja dan pelaku bisnis, pinjaman sektor keuangan, dan masa tenggang pajak serta asuransi. Adapun Amerika Serikat tak ketinggalan dengan Rp32.800 triliun untuk bantuan tunai dan asuransi pekerja informal, pinjaman usaha, bantuan sektor keuangan, transportasi, dan fiskal negara.