Pemprov Kekurangan Pegawai, DPRD NTT Klaim akan Berpengaruh ke Layanan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi 

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengaku ada kekurangan pegawai. Kekurangan itu karena pegawai yang pensiun maupun lainnya. 

Sekretaris Komisi I DPRD NTT Hiro Banfanu menyebut pemerintah perlu mengambil langkah untuk mengatasi masalah itu. Jika terjadi kekurangan maka dilakukan pengusulan ke pemerintah pusat agar dialokasikan. 

"Sebuah kajian itu bahwa kalau kurang itu mempengaruhi tentang pelayanan ke masyarakat," kata politisi PDI Perjuangan NTT ini, Senin 29 April 2024.

Dengan alokasi CPNS dan PPPK diatas 10 ribu di tahun 2024 ini menurut dia paling tidak bisa membantu kekurangan. Tentu Badan Kepegawaian Daerah juga sudah melakukan analisis terhadap kebutuhan. 

Sisi lain, alokasi yang dimaksud juga untuk mengakomodir bagi pegawai non ASN atau honorer yang tercatat 5.600 orang. Artinya, beban keuangan juga akan terbagi jika kuota rekrutmen bisa digunakan secara maksimal. 

Selama ini, Hiro Banfanu mengaku DPRD terus mempertegas bagian kepegawaian agar melakukan perbaikan pelayanan. Terutama badan teknis itu paling mengetahui kebutuhan pegawai. 

"Sehingga tidak terjadi yang namanya kekurangan pegawai. Sehingga sekarang ini mereka bilang kekurangan maka harus sampaikan ke pusat. Sehingga bisa terisi," ujarnya. 

Hiro Banfanu mengatakan, sejauh ini ada peningkatan terkait dengan kinerja pegawai. Begitu juga dengan arah layanan yang terus berkembang mengikuti aturan terbaru. Dampaknya masyarkat juga merasa terbantu dengan layanan yang semakin maksimal. 

"Sudah ada perbaikan-perbaikan pelayanan," kata dia. 

Anggota DPRD NTT Alex Foenay mengatakan, kekurangan pegawai itu merupakan buntut dari keuangan daerah yang tidak stabil. Politisi Perindo itu menyebut, andai keuangan daerah bisa mencukupi maka tentu tidak ada kekurangan pegawai.

Menurut dia, kekurangan pegawai itu juga disebabkan karena ada pemangkasan pegawai yang dibayar dari APBD Provinsi NTT. Dia menyarankan untuk melakukan pembenahan dari birokrasi. 

Baca juga: Pemprov NTT Akui Kekurangan PNS dan PPPK

"Benahi dulu dari dalam, kalau PAD sudah mulai pemerintah pasti (panggil kembali). Mungkin selama ini mereka sudah didalam tapi karena kemampuan keuangan daerah," ujarnya. 

Alex Foenay menyebut adanya alokasi dari pemerintah pusat lewat CPNS dan PPPK, paling tidak bisa menutupi kekurangan pegawai. Alokasi yang ada juga pasti sudah mendapat pertimbangan antara kebutuhan dan keuangan negara. 

Menurut dia, porsi kerja pegawai negeri berbeda dengan karyawan pada sebuah BUMN atau BUMD. ASN diberi satu tugas dengan tanggungjawab penuh untuk menyelesaikan. Berbeda dengan pegawai swasta yang bisa bekerja dengan 3 hingga 4 unit kerja dalam satu perusahaan. 

"PNS ini, pemerintah tentu dia melihat dalam posisi yang lain. Dia bekerja 1 atau 2 cukup, sehingga dibutuhkan pegawai yang banyak. Kalau dia mengikuti gaya perbankan misalnya, maka diperlukan pegawai itu bisa bawa motor, accounting, ini contoh, dia bisa semua jadi tidak butuh banyak orang," jelasnya. (fan)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM lainnya di GOOGLE NEWS