Pembangunan Paud Bukit Sion di Timor Tengah Selatan NTT Perlu Perhatikan Lokasi yang Tepat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan meminta Pemerintah Desa Noemeto dan Pengelola Paud Bukit Sion mempertimbangkan lokasi pembangunan gedung Paud tersebut.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS, Yohanis Agustinus Manu saat ditemui Pos Kupang di ruang kerjanya, Rabu, 24 April 2024.

Manu menyebut pembangunan gedung Paud menjadi tanggung jawab pemerintah desa karena Paud merupakan aset desa. 

"Paud tercatat sebagai aset desa. Sesuai kewenangan, pembangunan Paud itu langsung diperhatikan oleh desa setempat," ungkapnya. 

Baca juga: TNI bersama Pemuda di Desa Enoneontes Timor Tengah Selatan Bangun Gereja Siloam

Meski demikian dikatakan pria yang akrab disapa Yuna ini dinas dapat membantu pengadaan alat permainan edukatif bagi Paud.

"Kalau untuk alat permainan edukatif baik di dalam maupun di luar itu bisa dibantu dinas. Hal tersebut yang selama ini kita lakukan. Tidak hanya untuk TK, SD dan SMP, untuk Paud juga kalau ada anggaran pasti akan diperhatikan juga," bebernya. 

"Untuk 2024, memang perencanaan kita sudah selesai. Untuk alat permainan edukatif semua sudah ada lokasinya. Kita berharap di perubahan anggaran ada penambahan, tentu kita akan jadikan Paud itu prioritas. Hanya saja kalau gedung yang permanen belum dibangun, tentu sayang juga," tambahnya. 

Yuna mengajak pemerintah desa Noemeto dan Pengelola Paud untuk memperhatikan lokasi Paud saat pembangunan gedung. 

"Lokasi Paud ini juga sebetulnya kurang strategis karena berada di tebing, tetapi itu harusnya menjadi pertimbangan pengelola dengan pihak desa sebelum gedungnya dibangun," tandasnya. 

"Pemerintah desa bersama pengelola perlu melihat tempat yang tepat untuk pembangunan Paud tersebut sehingga memberikan rasa nyaman bagi anak-anak," katanya.

Sebelumnya diberitakan, bangunan PAUD Bukit Sion di Desa Noemeto, Kecamatan Kota Soe yang letaknya tidak jauh dari pusat Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan terlihat memprihatinkan. 

Pantauan Pos Kupang, kondisi bangunan PAUD yang tidak jauh dari pemukiman warga ini dikelilingi banyak rumput liar. Bangunan PAUD ini tampak berada di tebing.

Bangunannya terbuat dari dinding bambu dan juga papan. Sedikit tengok ke bawah, ruang belajarnya masih beralaskan tanah. 

Kondisi ini tentu menyebabkan proses belajar mengajar tidak berjalan normal, terlebih saat memasuki musim penghujan seperti sekarang.

Jula Riwu, salah satu pengajar Paud Bukit Sion menjelaskan, saat ini ada 14 siswa dengan 3 orang pengajar.

Dirinya menjelaskan, gedung tersebut dibangun sejak tahun 2017, tetapi izin operasionalnya sudah ada sejak 2014 dan akte pendiriannya di tahun 2009.

"Paud ini izinnya lengkap. Akte pendiriannya di tahun 2009, sementara ijin operasionalnya keluar tahun 2014. Namun gedung ini baru dibangun tahun 2017," ujarnya kepada wartawan, Senin 22 April 2024.

Riwu menjelaskan, hal itu dikarenakan saat itu gedung Paud Bukit Sion masih berpindah-pindah.

Melihat kondisi Paud yang ada kata Riwu, setiap kali pertemuan di tingkat pemerintahan desa pihaknya selalu mengangkat, kalau dapat dibangun gedung paud yang lebih baik. Namun kata dia hal itu terkendala status tanah bangunan tersebut yang belum memiliki sertifikat dan juga pelepasan hak dari pemilik tanah ke pemerintah Desa.

"Setiap kali ada pertemuan, kami selalu usul, tetapi terkendala karena tanah yang sementara ini bangunan Paud berdiri itu masih berstatus milik orang," katanya.

Terpisah, Kepala Desa Noemeto, Samgar Kian membenarkan status kepemilikan tanah PAUD tersebut belum jelas dan masih atas nama orang lain.

"Atas alasan itu, untuk bangunan yang lebih permanen belum dapat dibangun," ucapnya. 

Menurut Samgar Kian, pihak pemerintah desa sudah pernah mengalokasikan anggaran untuk proses pembangunan gedung permanen. Namun akibat status tanah yang belum jelas sehingga anggarannya dialihkan masuk Silpa.

"Tahun kemarin kita (pemerintah desa) sudah anggarkan dari dana Desa untuk kerja gedung Paud yang lebih bagus, tetapi status tanahnya masih milik orang, sehingga kami tidak berani ambil resiko. Oleh karena itu anggarannya kita silpakan," ungkapnya.

"Tanah tersebut belum memiliki sertifikat dan juga pelepasan hak dari tuan tanah. Waktu itu pemerintah Desa sebelumnya yang mengurus dan membangun Paud di tanah tersebut dengan tidak ada kelengkapan dokumen (sertifikat tanah)," tandasnya. 

Samgar menjelaskan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya agar status tanah bangunan Paud Bukit Sion memiliki pelepasan hak atas tanah.

"Hal itu agar pemerintah desa bisa intervensi anggaran dan dimasukkan dalam APBDES untuk membangun gedung yang lebih layak," tuturnya.

Untuk honor para pengajar jelas Samgar, pihaknya selalu membayar setiap kali dana desa dicairkan. (din)

 Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS