Longsor di Jalan Trans Timor Desa Biloto Timor Tengah Selatan Dikerjakan Tahun Ini

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adrianus Dini

POS-KUPANG.COM, SOE - Ruas jalan Trans Timor tepatnya di Kilo meter 17, Desa Biloto, kecamatan Mollo Selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang terus mengalami longsor akan mulai dikerjakan tahun ini.

Hal itu kepada Pos Kupang disampaikan Agustinus Junianto, Kepala Balai Jalan Nasional NTT saat meninjau kondisi kemacetan di ruas jalan ini imbas truk besar yang terjebak di got saat hendak menghindari kondisi jalan yang terkikis longsor, Selasa, 2 April 2024.

"Untuk lokasi longsor ini masuk dalam penanganan tahun 2024 ini," ungkapnya.

Baca juga: Cegah kenakalan Remaja, TNI di Timor Tengah Selatan Lakukan Pendekatan dengan Orang Muda

Terkait hal itu lanjut Agustinus, kontraknya sudah ditandatangani. 

"Sementara teman-teman persiapkan untuk pembesiannya," tuturnya. 

Meski demikian, untuk penanganan sementara tetap kita lakukan agar tidak menghambat arus transportasi," tambahnya.

Dikatakan, pihaknya memastikan setelah Idul Fitri pengerjaan jalan ini sudha bisa dimulai.

"Kita upayakan agar setelah Idul Fitri pekerjaannya sudah dapat dimulai," tandasnya.

Sementara, Kadis PUPR Kabupaten TTS, Melianus O. B Selan mengatakan usai mendapatkan informasi terkait adanya truk besar yang terjebak dalam got di Jalan Trans Timor Kilometer 17 Desa Biloto langsung mendatangi TKP.

"Terkait kejadian ini, tadi informasi kami dapat pada pukul 08.30 Wita. Usai mendapatkan informasi dan berdasarkan perinth dari Pj. Bupati Timor tengah selatan dengan alat kam langsung datangi lokasi. Setibanya, ternyata betul ada sebuah truk besar yang terjebak dalam got dan tidak bisa bergerak keluar," ucapnya. 

Dikatakan, dengan alat yang ada, pihaknya berupaya untuk bisa mengeluarkan kendaraan tersebut.

"Hal ini kita lakukan untuk memperlancar arus orang, barang dan transportasi untuk menunjang kelancaran perputaran ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan," tuturnya. 

Dia menyebut, untuk penanganan jalan ini merupakan tanggung jawab Dinas PUPR Provinsi. 

"Kita sudah laporakan dan pihak provinsi juga sudah ada. Penanganan selanjutnya dari pihak provinsi," tandasnya. (din)

Ikuti Berita POS-KUPANG.COM Lainnya di GOOGLE NEWS