Rabu Pagi Situasi Pasca Unjuk Rasa Tuntut Hak Angket di DPR Sudah Kondusif

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Unjuk rasa di DPR/MPR berlangsung hingga Selasa (19/3/2024) malam. Ada 3.355 tim gabungan diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa di sekitar DPR/MPR dan gedung KPU terkait hak angket dan kecurangan pemilu 2024.

Pagi dini hari Rabu ini situasi sudah kondusif. Namun, dari pengamatan Kompas di lapangan hingga pukul 20.30, ratusan massa masih bertahap di sekitar gedung DPR. Di beberapa titik ada bekas ban yang dibakar oleh pengunjuk rasa. Sejumlah aliansi atau dari kelompok pengunjuk rasa itu sudah berada di lokasi sekitar pukul 10.00.

Polisi lengkap dengan kendaraan taktis bergerak secara perlahan untuk membubarkan demonstran. Pasalnya, mereka melebihi batas waktu demonstrasi yang telah ditentukan.

Massa demonstrasi pun perlahan mundur dari depan Gedung DPR/MPR. Polisi maju sekitar 20 langkah lalu memberi jeda untuk demonstran mundur. Sekitar pukul 21.00, massa mulai membubarkan diri.

Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat Komisaris Besar Susatyo Purnomo Condro mengatakan, petugas gabungan bersiaga dan berusaha untuk melakukan pendekatan persuasif, tidak terprovokasi, mengutamakan negosiasi dan pelayanan, serta humanis, kepada massa.

“Kami telah mengimbau kepada para orator untuk orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa, tidak anarkis merusak fasilitas umum, dan hormati pengguna jalan lainnya,” kata Susatyo, Selasa (19/3/2024).

Untuk menjaga aksi unjuk rasa, kata Susatyo, ada sebanyak 3.355 personil gabungan diturunkan di DPR/MPR dan KPU. “Di DPR/MPR RI melibatkan 2.970 personil, dan KPU RI melibatkan 385 personil," kata Susatyo.

Kepala Bagian Ops Dirlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Dermawan mengatakan, dampak dari unjuk rasa itu pihaknya mengalihkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto dari arah Semanggi menuju Slipi.

Diberitakan sebelumnya (Kompas.id, 19/3/2024), Menteri Koordinator Bidang Polhukam Hadi Tjahjanto menyatakan, pemerintah mengambil langkah-langkah dan antisipasi untuk menjaga peredaran informasi di media massa dan media sosial.

Tujuannya, agar tidak mengganggu kondusivitas jelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU. Upaya menjaga peredaran informasi itu di antaranya dengan men-take down semua informasi yang berisikan hoaks dan tidak benar tersebut.

Baca juga: KPU RI: Penetapan Hasil Pemilu 2024 Masih Menunggu Rekap Hasil Penghitungan Suara 5 Provinsi

Hadi juga meminta agar masyarakat ikut serta dan terus menjaga situasi kondusif dan aman itu sampai berakhirnya tahapan Pemilu 2024. Hal itu untuk menjaga peredaran informasi di media massa dan media sosial agar tidak mengganggu kondusivitas jelang pengumuman dan penetapan hasil Pemilu 2024 pada 20 Maret, hari ini.

Saat ditanya soal kondisi elite politik jelang pengumuman hasil pemilu, Hadi menilai, saat ini relatif kondusif dan aman. Ia menyebut bahwa bangsa Indonesia sejatinya adalah bangsa yang penuh dengan keramahtamahan, toleransi, sehingga ia yakin setelah pemilu, semuanya bisa selesai dan kembali ke situasi sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa para elite sudah saling berkomunikasi sehingga kemungkinan situasinya aman.

Temui Pendemo

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menemui massa yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024). Politisi dari tiga partai politik itu pun menampung masukan massa soal penggunaan hak angket DPR.

PKB mengirimkan kadernya, yakni Luluk Hamidah dan Daniel Johan, sedangkan PKS menurunkan Almuzzammil Yusuf. Mereka menemui massa aksi dan berbincang di depan gerbang Gedung DPR/MPR di Jalan Gatot Subroto. Sementara Fraksi PDI-P mengirimkan Adian Napitupulu dan Masinton Pasaribu.

Dalam orasinya, Luluk Hamidah mengatakan, PKB bakal mengajak fraksi lainnya untuk menggulirkan hak angket DPR terkait dugaan kecurangan Pemilihan Umum 2024. Secara spesifik, ia akan mengajak partai pengusung partai politik (parpol) pengusung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yakni PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun PKB bersama dengan PKS dan Partai Nasdem merupakan parpol pengusung pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. ”Tetap semangat di garis perlawanan. Inilah cara mencintai Indonesia. Inilah cara menghormati dan mencintai nilai-nilai yang kita percayai. Untuk masa depan demokrasi,” kata Luluk.

Nilai etika didasarkan pada kejujuran

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB itu menambahkan, fenomena demokrasi saat ini akan meninggalkan sejarah bagi generasi mendatang. Karena itu, nilai-nilai etika harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan.

Ia juga menyinggung soal penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh terjadi di Indonesia. Apalagi, instrumen dan sumber daya negara digunakan untuk memenangkan salah satu pihak, khususnya yang memiliki irisan keluarga.

Sementara itu, Masinton menyinggung demonstrasi yang dilakukan massa merupakan bagian dari perjuangan politik rakyat. Pada saat bersamaan, upaya hukum akan bergulir lewat perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi (MK).

”Ini bicara tentang perjuangan masa depan demokrasi Indonesia. Demokrasi kita kembali ke titik nol karena kehendak kekuasaan yang zalim, yang merampas hak rakyat, yang antidemokrasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Adian Napitupulu mengajak perwakilan massa demonstrasi masuk dan berdiskusi di dalam Gedung DPR. Ia mengaku tak ingin setengah-setengah dalam memperjuangkan hak angket guna mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Diskusi antara pendemo dan anggota DPR dari PDI-P itu berlanjut di dalam gedung parlemen. Saat di dalam, anggota DPR lainnya, rekan satu partai Adian dan Masinton, turut hadir, yakni Aria Bima. Diskusi berlangsung hampir dua jam.

(kompas.id)

Ikuti berita POS-KUPANG.COM di GOOGLE NEWS